Page 37 - MAJALAH 128
P. 37
perlambatan perekonomian Tiong- “Untuk mendukung hal tersebut, Presiden melanjutkan, dalam RAPBN
kok, depresiasi yuan serta pemuli- Pemerintah akan menggunakan ba- 2016, belanja negara dialokasikan
han ekonomi Uni Eropa dan Jepang, sis data yang transparan, dan akan sebesar Rp 2.121,3 triliun. Alokasi
diperkirakan akan berpengaruh menata ulang sistem penyaluran RAPBN 2016 tersebut terdiri dari be-
pada nilai tukar rupiah tahun men- subsidi yang lebih akuntabel. Den- lanja pemerintah pusat sebesar Rp
datang,” kata Presiden. gan begitu, anggaran subsidi di- 1.339,1 triliun dan transfer daerah Rp
harapkan dapat dialihkan untuk be- 558,7 triliun. Untuk belanja pemerin-
Asumsi berikutnya, rata-rata suku lanja yang lebih produktif, sehingga tah pusat terdiri dari belanja kemen-
bunga Surat Perbendaharaan Nega- efisiensi dan kualitas belanja negara terian/lembaga Rp 780,4 triliun dan
ra 3 bulan diasumsikan berada pada dapat ditingkatkan guna memper- belanja non kementerian/lembaga
tingkat 5,5 persen. Rata-rata harga cepat perwujudan Nawacita,” jelas Rp 558,7 triliun.
minyak mentah Indonesia diper- Presiden.
kirakan sebesar 60 dolar Amerika Dengan demikian, masih kata Presi-
Serikat per barel. Kemudian, lanjut Presiden, dalam den, defisit anggaran dalam RAPBN
upaya mendukung pelaksanaan ke- 2016 adalah sebesar Rp 273,2 triliun
“Kapasitas produksi minyak dan bijakan belanja negara, pemerintah atau 2,1 persen terhadap Produk
gas bumi selama tahun 2016 diper- mengalokasikan anggaran infra- Domestik Bruto. Defisit RAPBN 2016
kirakan mencapai 1,985 juta barel struktur sebesar Rp 313,5 triliun. tersebut akan dibiayai dengan pem-
setara minyak per hari, yang terdiri Anggaran tersebut lebih besar dari biayaan yang bersumber dari dalam
dari produksi minyak bumi sebesar alokasi anggaran infrastruktur negeri sebesar sebesar Rp 272,0 tri-
830 ribu barel per hari dan gas bumi dalam APBN-P tahun 2015. liun dan luar negeri neto sebesar Rp
sekitar 1,155 juta barel setara minyak 1,2 triliun.
per hari,” menurut Presiden. “Alokasi ini akan digunakan antara
lain untuk pembangunan jalan, jem-
Dari sisi pendapatan negara, tambah batan, pelabuhan, dan bandara, ter- Defisit
Presiden, pemberian insentif fiskal masuk bandara perintis agar konek- anggaran dalam
ditujukan untuk kegiatan ekonomi tivitas dan pemerataan antarwilayah RAPBN 2016 adalah
strategis guna mendukung iklim menjadi lebih baik,” kata Presiden.
investasi dan dunia usaha. Kebi- sebesar Rp273,2
jakan perpajakan yang akan dilaku- Defisit Rp 273,2 Triliun triliun atau 2,1
kan Pemerintah adalah optimalisasi
penerimaan perpajakan tanpa meng- Masih dalam kesempatan yang sama, persen terhadap
ganggu iklim investasi dunia usaha. Presiden juga menjelaskan, dalam Produk Domestik
RAPBN 2016, pendapatan negara di-
“Di samping itu, kebijakan perpa- targetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun. Bruto.
jakan juga diarahkan untuk mening- Dari jumlah tersebut, penerimaan
katkan stabilitas ekonomi nasional perpajakan direncanakan sebesar “Sebagai konsekuensi dari percepa-
dalam rangka mempertahankan Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen tan pembangunan infrastruktur,
daya beli masyarakat, serta mening- dari target APBNP tahun 2015. De- Pemerintah memerlukan kebijakan
katkan daya saing dan nilai tambah ngan penerimaan perpajakan sebe- fiskal yang ekspansif, sehingga
industri nasional,” kata Presiden. sar itu, maka rasio penerimaan per- berdampak pada terjadinya de-
pajakan terhadap Produk Domestik fisit anggaran. Untuk mendukung
Tata Ulang Penyaluran Subsidi Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 pelaksanaan kebijakan fiskal, de-
persen. fisit anggaran tersebut akan ditutup
Presiden menjelaskan, dalam RAPBN oleh sumber-sumber pembiayaan
2016, subsidi dianggarkan sebesar “Di sisi lain, Pemerintah juga terus dari dalam dan luar negeri,” kata
Rp 201,4 triliun. Subsidi dialokasikan mengoptimalkan Penerimaan Nega- Presi den.
untuk subsidi energi sebesar Rp 121,0 ra Bukan Pajak. Penerimaan Sum-
triliun, dan subsidi energi sebesar ber Daya Alam, terutama migas, Presiden memastikan, sumber pem-
Rp 80,4 triliun. Presiden menegas- diperkirakan akan mendominasi biayaan luar negeri dipilih secara
kan, Pemerintah akan menata ulang PNBP, meski pencapaiannya masih selektif, sehingga bersifat tidak
kebijakan subsidi, dengan menyusun menghadapi banyak tantangan se- mengikat dan dengan biaya yang
sistem seleksi penerima yang tepat perti harga minyak dunia yang terus rendah. (sf) Foto: Iwan Armanias/Parle/
sasaran. bergejolak,” imbuh Presiden. IW
PARLEMENTARIA EDISI 128 TH. XLV, 2015 37