Page 41 - MAJALAH 128

FRAKSI PARTAI agar terjadi pengurangan defisit transak-
AMANAT NASIONAL si berjalan hingga 2,5 persen. F-PAN juga
Juru Bicara: Laila Istiana meminta Pemerintah dapat menekan
laju inflasi serendah-rendahnya hingga di
Perekonomian domestik pada tahun bawah 4,5 persen dengan mengoptimal-
2016 diperkirakan masih lambat diban- kan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah
dingkan beberapa tahun lalu. Untuk (TPID),” imbuh Anggota Komisi X itu.
itu, F-PAN meminta Pemerintah untuk Untuk lifting minyak dan gas bumi,
menjaga perekomian domestik dengan Pemerintah diminta untuk terus menga-
memanfaatkan gejolak perekonomian wasi produksi minyak di beberapa lokasi,
dunia, khususnya melalui peluang pe- khususnya Blok Cepu. Selain itu, dengan
ningkatan ekspor dengan perbaikan di semakin tidak seimbangnya produksi
sektor dwelling time. Pemerintah tidak minyak dalam negeri serta konsumsi
hanya mengejar proyek ‘ambisius’, namun sar 5,5 persen, FPAN menganggap target minyak yang jauh lebih tinggi, maka F-
juga memperhatikan kebutuhan ekonomi tersebut masih sangat ambisius, meng- PAN mendesak Pemerintah secara serius
mas yarakat bawah. ingat capaian pertumbuhan ekonomi di melaksanakan energi alternatif.
“Dengan situasi tersebut, kami meng- tahun 2015 tidak mencapai 5 persen. “F-PAN melihat, Pemerintah akan
harapkan melalui RAPBN 2016, Pemerin- Potensi inflasi di atas 5 persen juga masih sulit untuk mencapai target peneri-
tah untuk lebih cermat dalam pengambi- dapat terjadi sepanjang tahun 2016, yang maan dari sektor perpajakan. Untuk itu,
lan kebijakan. Meski beberapa kebijakan berasal dari faktor administred price, fak- Pemerintah perlu melakukan terobosan
dianggap ‘ambisius’, tetapi Pemerintah tor musiman, dan iklim. kebijakan, khususnya perbaikan regulasi
tetap harus menjaga momentum secara “Mengantisipasi pelemahan nilai tukar perpajakan, penyediaan opsi peningkatan
tepat agar tidak menjadi kontraproduktif rupiah, F-PAN mendorong Pemerintah kepatuhan wajib pajak, hingga penegakan
bagi perekonomian nasional,” tegas Laila. untuk segera memperbaiki kinerja ekspor hukum perpajakan,” tegas politikus asal
Terkait pertumbuhan ekonomi sebe- dan pengurangan impor barang modal dapil Jawa Tengah itu.

FRAKSI PPP Meski defisit cu-
kup lebar, namun tidak
F-PPP menilai, asumsi makro dalam terdapat peluang bagi
RAPBN 2016 yang diusulkan Pemerin- Pemerintah untuk men-
tah, memberikan gambaran bahwa per- dorong ekspansi ekono-
ekonomian saat ini sedang dalam kondisi mi, karena Pemerintah
konsolidasi yang cenderung melambat, tidak memiliki strategi
karena proyeksi tersebut lebih rendah untuk mengembangkan
dari proyeksi tahun lalu. ekonomi yang mampu
Problem ekonomi yang dihadapi rak- menghindari tekanan
yat dan bangsa Indonesia sangat mem- lebih tinggi minimal 5,5 persen, bukanlah ekonomi global melalui kemandirian eko-
butuhkan kerja kerasa dan prestasi tinggi sesuatu yang mustahil jika Pemerintah nomi.
untuk bangkit dari krisis dan mewujud- serius dalam mengupayakan peningka- Terkait alokasi belanja negara, F-PPP
kan perekonomian yang semakin maju di tan investasi atau pembentukan modal meminta Pemerintah harus memiliki in-
masa mendatang. Tanda-tanda menuju tetap bruto Pemerintah pusat dan dae- strumen yang tepat dalam membelan-
krisis bisa dilihat dari target pertumbuhan rah dalam mendorong pertumbuhan eko- jakan anggaran pusat dan daerah, ter-
yang kian menurun. nomi. masuk anggaran Kementerian dan non
Indonesia membutuhkan laju pertum- Menghadapi tekanan rupiah yang kian Kementerian secara efisien dan efektif.
buhan ekonomi yang lebih tinggi pada melemah, F-PPP sangat prihatin, dan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam
tahun depan, untuk mengatasi penum- meminta penjelasan Pemerintah terha- mengelola APBD juga harus terus diting-
pukan kemiskinan dan pengangguran dap strategi untuk menghadapi tekanan katkan.
pada tahun ini. Jika gagal terwujud, maka pelemahan rupiah, maupun kemampuan Pemerintah juga perlu memberikan
kredibilitas Pemerintah dan kepercayaan fiskal Pemerintah terutama terhadap reward and punishment terhadap Kemen-
masyarakat terhadap Pemerintah akan beban utang dan beban impor BBM yang terian dan Lembaga, maupun Pemerintah
semakin jatuh. kian meningkat, sementara di sisi lain, Daerah yang gagal menyerap seratus
F-PPP menilai, sesungguhnya untuk penerimaan dari sumber migas justru persen anggaran belanjanya, maupun
mencapai pertumbuhan ekonomi yang menurun. dalam mengelola anggaran.

PARLEMENTARIA EDISI 128 TH. XLV, 2015 41