Page 43 - MAJALAH 128

FOKUS PEMERINTAH

DALAM RAPBN 2016

emerintah setidaknya me- Keempat, memperkuat dan mem- Pemerintah dan BI tidak pernah
miliki lima fokus dalam Ran- perluas program perlindungan berdiam diri untuk mengatasi
Pcangan Anggaran Pendapa- sosial ke masyarakat yang kurang pelemahan nilai tukar rupiah, se-
tan dan Belanja Negara tahun 2016. mampu, dengan menambah, pene- perti yang dihadapi juga oleh mata
Demikian disampaikan Menteri rima bantuan tunai bersyarat dari uang negara lainnya terhadap dolar
Keuangan Bambang PS Brodjone- 3,5 juta keluarga sangat miskin AS. Menkeu menyatakan, stabilitas
goro , di depan Rapat Paripurna menjadi 6 juta keluarga. nilai tukar rupiah perlu dijaga agar
DPR, menjawab pandangan umum tidak berdampak luas terhadap as-
fraksi DPR, beberapa waktu lalu. Kelima, memperluas program pek perekonomian nasional.
kredit usaha rakyat untuk mendu-
Pertama, meningkatkan anggaran kung kegiatan usaha menengah ke- “Gejala global yang terjadi 1-2 tahun
transfer ke daerah secara signifi- cil dan mikro melalui peningkatan yang lalu tersebut terkait rencana
kan, sehingga untuk pertama ka- anggaran. langkah lanjutan normalisasi kebi-
linya dalam APBN, total anggaran jakan moneter di AS, yang kemudi-
transfer ke daerah dan dana desa Subsidi Bunga an diperparah pada beberapa waktu
Rp 782,2 triliun. Lebih besar dari terakhir dengan kebijakan devaluasi
anggaran Kementerian dan Lemba- Terkait target pertumbuhan ekono- Yuan Tiongkok,” tegas Menkeu.
ga pemerintah pusat yang sebesar mi dalam RAPBN tahun 2016 sebe-
Rp 780,4 triliun. sar 5,5% berada pada batas bawah Dalam RAPBN 2016 diperkirakan
rentang pertumbuhan ekonomi, rata-rata nilai tukar rupiah akan
Kedua, pengalihan belanja yang sesuai kesepakatan dalam pembi- mencapai Rp 13.400 per USD.
kurang produktif dan tidak tepat caraan pendahuluan RAPBN yaitu
sasaran seperti subsidi listrik ke 5,5 sampai 6%. “Kondisi aktual yang terjadi saat
belanja yang lebih produktif me- ini di pasar mata uang nasional
lalui peningkatan belanja infra- “Pemerintah akan tetap responsif dan global, pasti akan diperhitung-
struktur, pertanian, perikanan dan dalam melihat perekonomian aktual kan pemerintah, BI dan DPR dalam
pariwisata. dab akomodatif dalam menampung pembahasan RAPBN 2016. Selain
berbagai masukan dalam proses itu, penetapan asumsi akan mem-
Ketiga, pemenuhan anggaran ke- pembahasan dengan DPR, sehingga perhitungkan langkah-langkah an-
sehatan 5% dari APBN yang untuk dapat merefleksikan kondisi realis- tisipatif dan perbaikan yang telah
pertama kalinya diwujudkan di ta- tis digabung dengan upaya maksi- dan akan dilakukan,” tutur Menkeu.
hun 2016 sebagai komitmen peme- mal dari Pemerintah,” jelas Menkeu. (sf) Foto: Iwan Armanias/Parle/IW
rintah sesuai amanah UU.

PARLEMENTARIA EDISI 128 TH. XLV, 2015 43