Page 44 - MAJALAH 128

lEgISlASI

MENGANTISIPASI KRISIS

MELALUI RUU JPSK

Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka
Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang kelak akan dituangkan dalam sebuah

Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan.

alam kerangka JPSK dimaksud dimuat secara jakan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas
jelas mengenai tugas dan tanggung-jawab lem- terkait dalam rangka memelihara stabilitas sistem
Dbaga terkait yakni Kementerian Keuangan, BI keuangan.
dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain
dalam jaring pengaman keuangan.

Pada prinsipnya Departemen Keuangan bertanggung
jawab untuk menyusun perundang-unda ngan untuk
sektor keuangan dan menyediakan dana untuk pe-
nanganan krisis. BI sebagai bank sentral bertanggung-
jawab untuk menjaga stabilitas
moneter dan kesehatan per-
bankan serta keamanan dan
kelancaran sistem pem-
bayaran. Lembaga Pen-
jamin Simpanan (LPS)
bertanggung jawab un-
tuk menjamin simpanan
nasabah bank serta re-
solusi bank bermasalah.
Anggota Komisi XI
Kerangka JPK tersebut DPR Mukhamad
telah dituangkan dalam Misbakhun
Rancangan Undang-Un-
dang JPSK yang pada
saat ini masih dalam
tahap pembahasan.
Dengan demikian,
UU JPSK kelak
akan berfungsi
sebagai lan-
d a s a n
ya ng
k u a t
b a g i
kebi-

Menurut Anggota Komisi
XI DPR dari Fraksi Partai Gol-

V
L
, 2
1
0
. X
I
S
44 PARLEMENTARIA E EDISI 128 TH. XLV, 2015 5
D
8 T
H
I 1
2