Page 45 - MAJALAH 128

kar Mukhamad Misbakhun, UU JPSK bertujuan untuk RUU JPSK tersebut. Pertama, resiko ketidakpastian,
mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi instabilitas keuangan yang meningkat akibat dinamika
Indonesia seperti 17 tahun silam. sistem keuangan, baik internal maupun eksternal.

“UU JPSK bertujuan untuk mengantisipasi krisis se- “Ketergantungan pada investasi dan impor asing In-
hingga dalam penanggulangan krisis itu tidak terjadi donesia masih tinggi, sehingga rentan terjadi gejolak
lagi seperti kasus Bailout Bank Century, pengucuran ekonomi. Perbankan sebagai lembaga intermediasi,
atau pinjaman dana untuk bank yang terancam bang- tapi fungsinya masih rendah akibat besarnya konsumsi,
krut,” kata Misbakhun. bukan produksi,” ujarnya.

Menurut Misbakhun, dengan UU JPSK nantinya bakal Perbankan itu beresiko, karena rakyat hanya mengua-
terjadi konsolidasi dan koordinasi yang baik antara sai aset 40 persen (tabungan Rp 2 juta – Rp 10 juta),
BI, LPS, OJK, dan Menteri Keuangan untuk menentu- sedangkan tabungan sebesar Rp 2 M ke atas dikuasai
kan dan memastikan terjadinya krisis dan jelas pula kelas menengah ke atas (60 persen), sehingga terjadi
bagaimana penanggulangan dari krisis itu. perang suku bunga.

Dijelaskan Misbakhun, sepuluh fraksi yang ada di DPR
mendukung pembahasan RUU JPSK. Jika dulu ada yang
menolak, itu karena masih ada hak imunitas bagi pem-
buat kebijakan baillout, yaitu dapat perlindungan hu-
kum, tak bisa dipidana karena kebijakannya.

“Itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
penegakan hukum, di mana semua orang bisa dipidana
jika yang bersangkutan terbukti melanggar hukum,”
tegasnya.

Dalam RUU JPSK yang masih dibahas DPR bersama
pemerintah, ada kategori krisis itu seperti apa, siapa
yang akan meniupkan-mengumumkan alarm pertama
bahwa negara ini sedang terjadi krisis, otoritas jasa
keuangan itu bukan saja BI, tapi juga Menkeu, LPS dan
OJK.

“Jadi, sistemnya ini yang diatur secara menyeluruh ter- Kedua, mengantisipasi ketidakpastian global, di mana
kait protokolernya. Seperti dalam baillout, apakah BI, ketergantungan impor dan investasi asing masih tinggi.
Menkeu RI, LPS, dan OJK,” kata wakil rakyat dari Dae- Ketiga, harus mampu mendeteksi dini terhadap anca-
rah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur ini. man krisis. Keempat, kejelasan parameter bank yang
berdampak krisis. Kelima, mitigasi-pengendalian ter-
Sementara itu pengamat ekonomi dari INDEF, Eny Sri hadap ketidakseimbangan resiko keuangan.
Hartati mengapresiasi dukungan DPR karena UU JPSK
memang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan Keenam, peran lembaga intermediasi untuk mendo-
masa lalu dalam penanganan krisis di tanah air pada rong pembangunan yang berkualitas untuk membang-
masa mendatang. kitkan sektor riil, ketujuh mengantisipasi krisis global
yang jangka waktunya (interval) makin pendek, dan
Hanya saja, kata pengamat ini, persoalannya semua kedelapan menyiapkan payung hukum.
UU pasca reformasi ini tumpang-tindih, sehingga ha-
rus diharmonisasi. Apalagi UU BI, OJK, LPS, dan UU Dengan demikian UU JPSK akan sangat bermanfaat un-
Perbankan sendiri sebagai prioritas. Tapi, kalau tidak tuk mengantisipasi terjadinya krisis. Ada kejelasan dan
diharmonisasi akan berujung di Mahkamah Konstitusi kewenangan yang menjadi tanggung jawab masing-
(MK). “Kalau berujung di MK berarti tidak produktif,” masing pihak, dan siapa melakukan apa saat krisis. Hal
kata dia. itu sekaligus untuk mencegah terjadinya kriminalisasi
keuangan negara di perbankan. (nt) Foto: Naefuroji/Parle/
Setidaknya ada delapan hal urgent dalam IW

PARLEMENTARIA EDISI 128 TH. XLV, 2015 45