Page 62 - MAJALAH 128

KUNJUNgAN KERJA

mereka warga negara yang punya
hak untuk memperoleh listrik juga.
Dan sebenarnya mau bayar juga.
Cuma ketidakmengertian menge-
nai prosedur inilah yg dipermain-
kan pihak lain untuk mengambil
keuntung an. Kalau PLN berniat
mau turun jemput bola ke pelosok
ini termasuk pemenuhan kebu-
tuhan dasar. Bisa meningkatkan
keamanan juga untuk pendidikan
bahkan kesehatan” ujar Suryo.

Lebih lanjut DPR menekankan wak-
tu sebulan untuk penyelesaian ka-
sus ini, dikarenakan begitu lamanya
masalah ini bergulir padahal listrik
adalah kebutahan yang mendasar.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi memberi masukan tentang permasalahan
listrik desa “Tiga puluh hari harus teraliri lis-
trik, tidak boleh dipersulit. Bah-
dilakukan di beberapa wilayah saja. an, besaran biayanya, persyaratan kan PLN harus membuat patokan
dan sebagainya yang apabila tidak harga seminimal mungkin untuk
Upaya ini dianggap salah satu upaya dipahami warga akan dapat diman- rakyat jelata, karena mereka bukan
yang baik, bila juga diikuti sosialisa- faatkan pihak lain yntuk mengeruk objek,” tandas Bambang Haryadi
si yang jelas untuk semua kalangan keuntungan. anggota DPR fraksi Gerindra Dapil
masyarakat. DPR menyarankan agar Jawa Timur IV meliputi Jember dan
PLN memberikan penerangan pada “Petugas PLN harus inspeksi orang- Lumajang yang sejak awal menga-
masyarakat tata cara penyambung- orang yang hidup di desa, di pelosok wasi kasus ini. (ray) foto:ry/parle

62 PARLEMENTARIA EDISI 128 TH. XLV, 2015