Page 29 - MAJALAH 120

KALEIDOSKOP

badan legislatif

RI dan Kementerian
Pertahanan Republik
Italia tentang Kerjasama
dalam Bidang Peralatan,
Logistik, dan Industri
Pertahanan diputuskan
substansi cukup diatur
dengan PP.
D i a k hir m a s a
k e an g g o t a an D P R
p e r i o d e 20 0 9 -2014
ini, B al e g b e r h asil
m em p er s em b a h k a n
U nd a ng - U nd a ng
monumental yang sangat
dinantikan masyarakat
dan merupakan kado
istimewa bagi bangsa
Indonesia.
U nd a ng - U nd a ng
(UU) tersebut antara
lain UU Hak Cipt a,
UU Keperawatan, UU
Jaminan Produk Halal, UU
MPR, DPR, DPD dan DPRD
(MD3), UU Pemilihan
Tahun 2014 ini, Badan Legislasi DPR RI (Baleg) Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Pemerintahan Daerah.
menargetkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Terkait rendahnya capaian legislasi Prolegnas RUU
RUU Prioritas Tahun 2014 sebanyak 69 RUU dan Prioritas Tahun 2014 yang sudah ditetapkan, Pimpinan
5 RUU Kumulatif Terbuka, serta ditambah 1 RUU Baleg pada saat itu telah menyampaikan usulan
dari Pemerintah menjelang akhir periode. Dari RUU penanganan RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan
Prioritas Tahun 2014 yang ditargetkan tersebut, dapat Tingkat I dapat dilanjutkan oleh Keanggotaan Dewan
diselesaikan dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR periode berikutnya (2014-2019) dengan catatan tidak
sebanyak 22 RUU dan 12 RUU Kumulatif Terbuka. semua RUU dapat dilanjutkan dengan berbagai
Sementara 27 RUU masih dalam tahap Pembicaraan pertimbangan.
Tingkat I, 9 RUU akan memasuki Pembicaraan Tingkat Usulan ini merupakan terobosan, karena selama ini
I, 7 RUU dalam proses penyusunan di DPR, dan 5 RUU tidak dikenal luncuran atau take over pembahasan RUU
proses penyusunan di Pemerintah. pada setiap pergantian periode keanggotaan Dewan.
Ada beberapa catatan dalam perjalanan proses Luncuran tersebut merupakan upaya agar program
pembahasan RUU, diantaranya RUU tentang Perubahan yang sudah ditetapkan bersama dapat dicapai pada
atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran akhir periode DPR 2009-2014 atau setidak-tidaknya
(RUU dari Pemerintah) diputuskan substansinya cukup mencapai 50% dari program RUU yang ada.
diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), RUU tentang Namun hal ini tentunya dapat dilaksanakan apabila
Pengesahan Optional Protocol to the Convention of disetujui oleh semua pihak terkait khususnya di
Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi lingkungan DPR dan pemerintah. Serta diberikan
Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik landasan hukum dalam UU Pembentukan Peraturan
Bersenjata) diputuskan substansi cukup diatur dengan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR RI tentang
PP, dan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Tata Tertib DPR RI. (sc) foto: iwan armanias/parle/hr
Pengertian Antara Departemen Pertahanan Keamanan

PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 29