Page 32 - MAJALAH 120

SUMBANG SARAN

lembaga negara (eksekutif, legisla- Metodologi: variable dan indika- (menetapkan produk hukum dan
tif, dan yudikatif) yang menghasil- tor peraturan perundangan yang tepat,
kan division of power (pembagian Metodologi sangat penting karena mengalokasikan penggunaan ang-
kekuasaan) dan bukan separation menentukan validitas kesimpulan. garan sesuai kebutuhan dan me-
of power (pemisahan kekuasaan). Untuk membuat kesimpulan studi mastikan bahwa lembaga eksekutif
Penekanan division of power me- ini valid maka ada dua prasyarat bekerja dengan efektif) maka visi
miliki arti tersendiri karena pelak- yang harus dipenuhi. Pertama, vari- Dewan dapat tercapai. Sejauh mana
sanaan fungsi pembuat kebijakan able dan indikator yang digunakan visi ini tercapai, dapat diukur melalui
(legislatif), pelaksana kebijakan harus bisa mengukur tingkat efek- berbagai indikator, misalnya, Gross
(eksekutif), dan pengawas kebi- tivitas kinerja Dewan. Ini karena Domestic Product (GDP), Human De-
jakan (yudikatif) dapat dilakukan kinerja Dewan ditentukan oleh kerja velopment Index (HDI), dan Happy
secara bersama-sama. Sebagai con- politik, dan kerja politik diukur de- Planet Index (HPI). Walaupun ketiga
toh: fungsi legislasi, yang menjadi ngan indikator efektivitas. Kerja indikator tersebut memiliki banyak
domain utama DPR, dilakukan bers- politik tidak diukur dengan indikator kelemahan, saat ini belum ada indi-
ama-sama antara DPR [dan DPD] de- efisiensi. Kerja politik hampir selalu kator lain yang lebih baik.
Kedua, tingkat efektivitas kiner-
ja Dewan harus diukur dengan
pendekatan kuantitatif (angka) dan
pendekatan kualitatif (huruf). Apa-
bila menggunakan hanya salah satu
pendekatan, hasil pengukuran men-
jadi tidak komprehensif dan kesim-
pulannya menjadi tidak valid. Se-
bagai contoh, menghitung jumlah
undang-undang yang sedang, akan
dan telah ditetapkan sangat mudah.
Namun, apakah jumlah undang-
undang dapat digunakan sebagai
indikator tingkat efektivitas kinerja
Dewan? Apakah semakin banyak
undang-undang yang dihasilkan
maka kinerja DPR semakin baik?
Bagaimana bila ternyata undang-
undang tersebut tidak mencer-
minkan aspirasi rakyat banyak?
Bagaimana bila ternyata undang-
undang tersebut di-judicial review,
di-amandemen ataupun dibatalkan
MK segera setelah ditetapkan? Ini
ngan Pemerintah dengan kedudu- tidak efisien karena adanya silang- memperlihatkan bahwa data jum-
kan yang setara. pendapat, tarik-menarik kepen- lah undang-undang (kuantitatif)
Kedua, terkait dengan berubah nya tingan, lobby-negosiasi-intervensi, tidak cukup untuk menilai kinerja
atmosphere (suasana/ lingku ngan) prosesnya tidak linear. Sehingga, fungsi legislasi Dewan. Data jumlah
persidangan dan rapat-rapat di DPR. untuk mengukur kinerja Dewan, undang-undang harus ditambah
Sidang paripurna, rapat komisi, atau pertanyaannya adalah: sejauh dengan data mengenai kualitas un-
pun rapat panitia khusus sekarang mana DPR (Lembaga dan anggota) dang-undang (kualitatif).
ini sangat sering diwarnai debat telah bekerja secara efektif untuk Namun, harus diakui sangat sulit
terbuka, silang pendapat, hujan in- mewujudkan visi yang diembannya, untuk menentukan kriteria objektif
terupsi, walk out dan insiden. Hal yaitu: “Terwujudnya DPR RI sebagai kualitas sebuah undang-undang;
yang jarang ditemui di DPR sebe- lembaga perwakilan yang kredibel apalagi setiap undang-undang unik
lumnya. Sekarang ini para Bapak/ dalam mengemban tanggung ja- sehingga tidak dapat diperbanding-
Ibu Anggota Dewan yang terhormat wab mewujudkan masyarakat yang kan. Kualitas undang-undang, misal-
tidak mau lagi berperan sebagai yes adil dan makmur.” Visi tersebut ke- nya, tentang Kitab Undang-Undang
man/woman. Walaupun, ada juga mudian dijabarkan dalam misi yang Hukum Acara Pidana tentu tidak
diantara mereka yang agak terlalu secara prinsip mengacu kepada tiga dapat dibandingkan dengan kuali-
bersemangat ketika menyampaikan fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, tas undang-undang tentang Badan
pendapat terutama bila sedang di fungsi anggaran, dan fungsi pe- Usaha Milik Negara. Menentukan
sorot kamera. ngawasan. Asumsinya, bila ketiga tingkat efektivitas kinerja Dewan
fungsi ini dilakukan dengan baik memang tidak mudah, tetapi bukan

32 PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014