Page 36 - MAJALAH 120

tang Otonomi Khusus bagi Provinsi mor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang
Papua. Salah satu rekomendasi Tim Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal
Aceh adalah mendorong Pemerin- 12 huruf j, serta Pasal 160 ayat (3)
tah untuk segera menyelesaikan huruf f, di mana salah satu fungsi
Perpres mengenai Penyerahan Kan- pengawasan DPR RI adalah mere-
tor BPN menjadi perangkat daerah spons pengaduan masyarakat. Na-
Aceh, namun sampai saat ini Perpres mun agaknya, Dewan kurang opti-
yang dimaksud belum dikeluarkan mal dalam memanfaatkan teknologi
oleh pemerintah. Sedangkan Tim Informasi. Padahal, Dewan dapat
Papua mendorong dilaksanakan In- memperluas jangkauan Penga-
pres No.5/2007 tentang Percepatan wasan dan meningkatkan kecepa-
Pembangunan Provinsi Papua dan tan dalam memberikan tanggapan
Papua Barat, namun perlu diakui atas pengaduan Masyarakat melalui
dampak dari Pelaksanaan on top teknologi informasi.
tuk pemerintahan baru, seperti mechanism mengenai alokasi dana
yang terjadi pada masa PM Gough otonomi khusus dan dana otonomi Penutup
Whitlam pada tahun 1975 (Chusnul, khusus infrastruktur belum optimal Mengukur kinerja DPR adalah
2014). dalam menyelesaikan berbagai per- pekerjaan yang mudah bila hanya
soalan di Provinsi Papua dan Papua menggunakan variable dan indika-
Fungsi Pengawasan Barat. Sebenarnya secara kelem- tor kuantitatif. Menjadi sulit, bila
Secara kuantitatif, dapat dikatakan bagaan, Dewan dapat menggunak- harus mengkombinasikannya de-
bahwa pelaksanaan fungsi penga- an berbagai haknya (Hak Interpelasi, ngan variable dan indikator kuali-
wasan DPR RI sangat baik karena Hak Angket, dan Hak Menyatakan tatif. Program/ kegiatan yang sudah
banyaknya kegiatan yang dilakukan Pendapat) untuk mengawasi tindak dilakukan dan produk yang sudah
dalam rangka pengawasan pelaksa- lanjut dari rekomendasi dan sim- dihasilkan dalam rangka melak-
naan undang-undang, pelaksanaan pulan yang sudah dihasilkan tetapi sanakan fungsi legislasi, fungsi
keuangan negara dan pelaksanaan Dewan sangat berhati-hati untuk anggaran, dan fungsi pengawasan
kebijakan Pemerintah. Tetapi, se- menggunakan hak tersebut. DPR RI banyak sekali. Bila semua itu
cara kualitatif, terutama bila dilihat Fungsi pengawasan dilakukan diukur secara kuantitatif dapat di -
dari tindak-lanjut kegiatan peng- oleh Dewan, antara lain, melalui simpulkan bahwa kinerja DPR baik.
awasan, efektivitas pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat de- Namun harus diingat bahwa pelak-
fungsi pe ngawasan Dewan masih ngar pendapat, dan rapat dengar sanaan fungsi legislasi, fungsi angg-
dipertanya kan. Selama ini rekomen- pendapat umum, selain memben- aran, dan fungsi pengawasan dilak-
dasi dan simpulan Dewan termasuk tuk Tim pengawas/tim khusus, dan sanakan dalam rangka menjalankan
Tim di bawah koordinasi Langsung melakukan kunjungan kerja (kun- fungsi representasi DPR. Bila ditanya
Pimpinan Dewan masih banyak ker). Dalam rangka fungsi penga- apakah program/ kegiatan yang di-
yang belum ditindaklanjuti oleh wasan, DPR RI juga telah menindak- lakukan dan produk yang dihasilkan
pihak terkait. Diantaranya adalah lanjuti berbagai pengaduan yang sudah benar-benar mencerminkan
rekomendasi dan simpulan Tim Pe- datang dari masyarakat. Tugas ini aspirasi konstituen yang diwakilinya
mantau Pelaksanaan UU No.11 ta- dinyatakan dalam UU Nomor 27 Ta- dan mendukung visi yang diemban-
hun 2006 Tentang Pemerintahan hun 2009 tentang MPR, DPR, DPD nya, yaitu: “Terwujudnya DPR RI
Aceh dan Tim Pemantau Pelaksa- dan DPRD Pasal 71 huruf s dan Pasal sebagai lembaga perwakilan yang
naan UU No.21 tahun 2011 ten- 79 huruf j serta Peraturan DPR RI No- kredibel dalam mengemban tang-
gung jawab mewujudkan masyara-
kat yang adil dan makmur” maka
dapat disimpulkan kinerja DPR be-
lum baik. Tetapi, yang paling me-
miliki hak otoritatif untuk menjawab
adalah rakyat. Rakyat lah yang ha-
rus ditanya: apakah semua program/
kegiatan dan produk tersebut sudah
tepat dan memberi manfaat? Kare-
na rakyat yang senang dan puas
akan memilih partai/kandidat yang
sama lima tahun lagi, sama seperti
pelanggan yang senang dan puas
akan kembali lagi menjahitkan baju
di tukang jahit yang sama.

36 PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014