Page 33 - MAJALAH 120
P. 33

tidak mungkin. The Commonwealth  Dewan terkendala oleh ketidak-     jabatan. Bahkan House of Represen-
            Parliamentary Association berhasil  sinkronan waktu antara penetapan  tative (HoR) Australia, pada periode
            mengatasi permasalahan ini dan ke-  Prolegnas, penetapan anggaran,  masa jabatan 2004-2006, hanya
            mudian mengusulkan penggunaan  dan Laporan Kinerja DPR RI. Lapor-   mampu menyelesaikan 69,3% tar-
            standar yang sama untuk mengu-    an kinerja DPR RI disampaikan pada  get RUU mereka (321 UU dari 463
            kur kinerja Parlemen di Negara-   setiap Tahun Sidang (16 Agustus–15  RUU). Coba bandingkan dengan HoR
                                  1
            negara Commonwealth;  The World  Agustus tahun berikutnya) semen-   Amerika Serikat (AS), pada periode
            Bank Institute juga mengusulkan  tara Prolegnas setiap tahun ditetap-  masa jabatan 2005-2006, yang me-
            berbagai variable dan indikator un-  kan berdasarkan tahun takwim  nyelesaikan 1,35% target RUU mere-
            tuk mengu kur tingkat efektivitas  (Januari–Desember). Prolegnas RUU  ka (143 UU dari 10.558 RUU). Lihat
                      2
            Parlemen;  sedangkan The Inter-   Prioritas Tahun 2014 akan selesai  Tabel 2.
            Parliamentary Union telah berhasil
            mengembangkan  tool-kit  untuk             Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Legislasi DPR RI Periode 2010-2014
            mengevaluasi fungsi Parlemen.       Tahun  RUU        Inisiator RUU               Output
                                        3
                                                     Prolegnas   DPR  DPD  Pemerintah  Non-  Kumulatif   Oleh   Oleh   Jumlah
              Evaluasi Kinerja: fungsi legislasi,                               Kumulatif  Terbuka  DPR  Pemerintah
            fungsi anggaran, dan fungsi pen-   2010   70 RUU  36 RUU  -  34 RUU  8 UU   7 UU   6 UU  9 UU   15 UU
            gawasan                            2011   70 RUU  37 RUU  -  33 RUU  20 UU  5 UU  12 UU  13 UU  25 UU
              Secara konstitusional, DPR RI me-  2012  69 RUU  46 RUU  -  23 RUU  10 UU  22 UU  18 UU  14 UU  32 UU
            miliki 3 (tiga) fungsi utama yakni
            fungsi legislasi, fungsi anggaran,   2013  75 RUU  48 RUU  -  27 RUU  11 UU  11 UU  11 UU  11 UU  22 UU
            dan fungsi pengawasan dalam rang-  2014   68 RUU  44 RUU  1 RUU  23 RUU  3 UU  7 UU  5 UU  5 UU  10 UU
            ka menjalankan fungsi representasi   Jumlah  352 RUU  211 RUU  1 RUU  140 RUU  52 UU  52 UU  52 UU  52 UU  104 UU
            Dewan. Dalam praktiknya, dinamika   Sumber: Majalah Parlementaria DPR RI: Dinamika DPR Periode 2009-2014. Edisi 116 TH. XLIV, 2014, hlm 17.
            pelaksanaan tiga fungsi tersebut
            relatif tinggi.                                  Tabel 2: Perbandingan Politik Legislasi di
                                                             Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia
              Fungsi Legislasi
              Dewan dituntut untuk dapat           Indikator     House of Representative  House of Representative
            menyelesaikan semua RUU yang                                Australia            Amerika Serikat
            ditetapkan dalam Prolegnas. Tuntut-                    (Periode 2004-2006)     (Periode 2005-2006)
            an tersebut tentu saja sulit dipenuhi.   RUU yang Diajukan   463 RUU               10.558 RUU
            Pertama, DPR pasca reformasi ber-   UU yang Disahkan         321 UU                  143 UU
            beda 180° dengan DPR masa Orde
            Baru. Dulu, proses legislasi sebatas                 Sumber: kompilasi dari berbagai dokumen
            prosedural, sebagai tukang stem-  pada bulan Desember, sementara      Bila melihat angka capaian fungsi
            pel undang-undang yang di-inisasi  laporan kinerja disampaikan bulan  legislasi diatas, apakah dapat disim-
            pemerintah. Sehingga tidak he-    Agustus. Pengaturan waktu yang  pulkan bahwa fungsi legislasi HoR
            ran, DPR periode itu selalu dapat  tidak ‘pas’ ini menyebabkan DPR, di  AS buruk, lebih buruk dari pada DPR
            menyelesaikan seluruh RUU yang  dalam Laporan kinerjanya seolah-    RI? Bila DPR RI dapat “rapor merah”
            direncanakannya. Sekarang, proses  olah gagal menuntaskan semua  maka HoR AS “tidak naik kelas?”
            legislasi lebih substansial, undang-  ‘pekerjaan’nya.               Pertanyaan tersebut, tentu tidak
            undang dicermati dan diperde-       Dewan diberikan “rapor merah”  bisa dijawab hanya dengan meng-
            batkan terlebih dahulu sebelum  beberapa waktu lalu oleh satu LSM  hitung jumlah UU yang dihasilkan.
            ditetapkan. Sehingga masuk akal  yang mengklaim berfungsi sebagai  Kesimpulan yang diambil berdasar-
            bila tidak semua undang-undang  parliamentary watch. LSM tersebut  kan data kuatitatif seperti itu tidak
            bisa diselesaikan sesuai tenggat  menggunakan kriteria kuantitatif,  lah valid. Supaya kesimpulan yang
            waktu yang telah disepakati. Kedua,  salah satunya, dengan memban-  diambil valid, data kuantitatif harus
                                              dingkan jumlah RUU Prolegnas dan  dilengkapi dengan data kualitatif.
            1  Recommended Benchmarks for Demo-  UU yang dihasilkan. Memang benar,  Diantaranya: bagaimana posisi dan
              cratic Legislatures, Commonwealth   capaian fungsi legislasi Dewan tidak  relasi parlemen, bagaimana proses
              Parliamentary Association, December   menggembirakan. Dari Tahun 2010  perundang-undangan, bagaima-
              2006                            sampai 2014, hanya 29,5% jumlah  na kualitas UU yang dihasilkan.
            2  Legislative Oversight and Budgeting – A   RUU Prolegnas berhasil diselesaikan  Membandingkan ketiga Negara,
              World Perspective, Stapenhurst, Pelizzo   menjadi UU. Lihat Tabel 1. Tetapi,  ternyata, pertama, sistem Peme-
              R, Olson D, von Trapp L, World Bank   sebenarnya, sangat amat jarang  rintahan, sistem Parlemen, masa
              Institute, 2008
            3   Evaluating Parliament – A self-assess-  ada Parlemen di dunia yang mampu  jabatan, jumlah kursi, inisiator RUU
              ment toolkit for parliaments”, Inter-  menyelesaikan semua RUU yang  dan jumlah komite/Komisi  di parle-
              Parliamentary Union, 2008.      mereka rencanakan di awal periode  men berbeda. Lihat Tabel 3. Kedua,


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 120 TH. XLIV, 2014  33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38