Page 35 - MAJALAH 120
P. 35
tor Anggaran (Budget Office). Kan-
tor Anggaran diperlukan untuk (1)
melakukan kajian tentang rencana
kerja pemerintah, kebijakan dan
prioritas anggaran, pokok-pokok ke-
bijakan fiskal, analisis ekonomi ma-
kro; (2) membantu Badan Anggaran
melakukan pemantauan dan evalu-
asi implementasi APBN; (3) melaku-
kan penelitian; (4) menyediakan
informasi data yang memadai; (5)
menjalin kerjasama dengan lemba-
ga lain untuk mendapatkan informa-
si dan data yang valid dan reliable,
seperti, lembaga penelitian, Uni-
versitas, Biro Statistik dan lainnya.
Dengan adanya Kantor Anggaran,
anggota Dewan dapat lebih fokus
berperan sebagai “authoritative al-
location of values” sehingga kepen-
tingan rakyat diharapkan bisa lebih
terlindungi. Untuk semakin menja-
min bahwa setiap rupiah, baik se-
bagai pendapatan negara maupun
yang berkaitan dengan anggaran, Walaupun hasil survey tersebut belanja negara yang dikelola Peme-
apakah ada mekanisme bagi publik membanggakan, efektivitas kinerja rintah, harus mendapat persetujuan
untuk berpartisipasi, dan apakah fungsi anggaran DPR [baca: Badan terlebih dahulu dari DPR. Di sam-
ada lembaga independen yang ikut Anggaran] sangat perlu ditingkat- ping itu, setiap rupiah yang dikelola
mengawasi perencanaan dan peng- kan. Lobby-negosiasi-intervensi oleh Pemerintah harus dapat diper-
gunaan anggaran. Lihat Gambar 1 politik harus ditiadakan. Salah sa- tanggungjawabkan kepada rakyat,
dibawah. tunya melalui pembentukan Kan- melalui wakilnya di DPR RI. Kantor
Anggaran sebenarnya sudah sejak
lama didirikan di berbagai Parlemen
dunia. Di Amerika Serikat, “The Con-
gressional Budget Office (the CBO)”
sudah berdiri sejak tahun 1974, se-
bagai perwujudan Congressional
Budget and Impoundment Control
Act of 1974. The CBO kini diperkuat
oleh 200 staff spesialis keuangan
5
yang berpendidikan pascasarjana.
Fungsi Anggaran Dewan bersifat
otoritatif karena apabila Dewan ti-
dak menyetujui RAPBN yang diusul-
kan pemerintah, pemerintah harus
menjalankan APBN tahun lalu. Senat
di Australia juga memiliki kewena-
ngan yang sama. Dalam model
strong bi-cameralism dengan sistem
non-fix term di Australia, Senate
memiliki hak budget yang sangat
menentukan. Apabila Senat dua kali
menolak usulan pemerintah, maka
terjadi double desolution, pemerin-
tahan harus dibubarkan dan dalam
waktu 36 hari sudah harus terben-
5 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-
110hdoc49/pdf/CDOC-110hdoc49.pdf
diakses 8/12/2014
PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 35
