Page 34 - MAJALAH 120

Tabel 3: Perbandingan Politik Legislasi di Indonesia, proses pembentukan perundangan
Amerika Serikat, dan Australia juga berbeda. Indonesia yang pa-
ling sederhana, sedangkan Amerika
Indikator Indonesia Amerika Serikat Australia
Sistem Pemerintahan Presidensial Presidensial Parlementer Serikat yang paling rumit. Apakah
Sistem Parlemen Soft Bikameral Bikameral Bikameral proses pembentukan perundangan
Masa Jabatan 5 Tahun 2 Tahun Maksimal 3 Tahun yang relative sederhana di Indonesia
Jumlah Kursi 696 kursi ( 560 Kursi DPR, 535 kursi ( 435 kursi HoR, 226 kursi ( 150 kursi HoR, menyebabkan DPR RI lebih mudah
136 DPD) 100 HoS) 76 HoS) mencapai target legislasi dibanding-
Inisiator RUU 3 (Dewan Perwakilan 3 ( House of Representa- 2 ( House of Representa-
Rakyat, Dewan Perwakilan tive, House of Senate, tive, House of Senate) kan Amerika Serikat? Dan, apakah
Daerah, Pemerintah) Eksekutif) proses yang rumit di Amerika Serikat
Jumlah Komite / Komisi 11 Komisi DPR, 4 Komite HoR 26 Komite, HoS 25 31 Komite (HoR, HoS) menjamin bahwa UU yang dihasil-
DPD Komite kan tidak mudah dibawa ke MK (un-
Sumber: kompilasi dari berbagai dokumen
tuk dibatalkan atau diamandemen)?
Yang jelas, UU yang dihasilkan oleh
HoR di Amerika Serikat dan Australia
hampir tidak ada yang di-judicial re-
view dalam kurun waktu kurang dari
lima tahun sejak ditetapkan. Lihat
Bagan 1, 2 dan 3.
Fungsi Anggaran
Secara teori, melakukan evalu-
asi terhadap fungsi anggaran lebih
mudah bila dibandingkan dengan
melakukan evaluasi terhadap fungsi
legislasi karena variable dan indi-
katornya jelas. Seperti yang telah
ditetapkan oleh paket UU tentang
Keuangan Negara (UU No.17 /2003,
UU No.1/2004, UU No.15/2004 dan
UU No.25/2004) mengharuskan
sistem perencanaan dan pengang-
garan dilakukan secara transpa-
ran, efisien dan akuntabel; selain
menuntut adanya disiplin anggaran
dan jaminan kesinambungan ang-
garan. Tetapi, karena issue ang-
garan sangat sensitif dan politis,
secara praktik evaluasi fungsi angg-
aran menjadi tidak mudah. Bahkan,
seringkali lebih sulit dibandingkan
evaluasi fungsi legislasi.
Secara keseluruhan, hasil evaluasi
transparansi informasi anggaran di
Indonesia membanggakan. Survey
Open Budget Index tahun 2012 yang
dilakukan oleh International Budget
4
Partnership menempatkan Indone-
sia pada peringkat terbaik pertama
di Asia Tenggara dan peringkat ter-
baik kedua di Asia setelah Korea
Selatan. Survey dilakukan di ber-
bagai negara dengan menanyakan,
beberapa diantaranya, apakah ada
mekanisme tanya-jawab bagi publik

4 http://survey.internationalbudget.
org/#rankings diakses 9/12/2014

34 PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014