Page 59 - MAJALAH 137

Golkar itu, berdampak cukup luas.
Kekurangan tenaga penyuluh agama
atau rohaniawan sangat jelas terlihat.
Banyak rangkap jabatan dilakukan,
karena kekurangan PNS. Padahal,
keberadaan penyuluh agama sangat
penting untuk membendung kasus-
kasus KDRT di Papua Barat.
“Mengapa banyak kasus kekerasan
seksual di Papua Barat, itu salah
satunya adalah kekurangan tenaga
penyuluh di Kanwil Kemenag. Untuk
itu, Kemenag pusat harus mendorong
agar Papua Barat diberi kelonggaran
dibanding daerah lain dalam menerima
Foto: naefuroji/iw agama masyarakatnya bisa jauh lebih
PNS baru. Dengan begitu pemahaman
baik dengan penambahan tenaga

Politisi dari dapil Jateng IV ini
Tim Kunker Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan ASPDB dari Kemensos kepada Provinsi Aceh. penyuluh agama,” harap Endang.
menyerukan agar pemahaman agama
yang holistik harus masif dilakukan
kepada masyarakat di Papua Barat.
list (daftar tunggu-red) haji Aceh saat Moratorium PNS yang kini masih Itulah tugas para penyuluh agama
ini mencapai sekitar 24 tahun. diberlakukan perlu dibuka khusus setempat. Apalagi, penggunaan
“Kuota haji Aceh saat ini hanya untuk Papua Barat. miras di tengah masyarakat masih
sekitar 31 ribu jamaah, sementara Demikian terungkap dalam cukup tinggi. Lagi-lagi ini tugas para
normalnya dulu mencapai 38 ribu pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan penyuluh agama di Papua Barat untuk
sehingga potensi penumpukan daftar Kanwil Kemenag Papua Barat, Senin menegakkan aturan pelarangan miras.
tunggu jamaah kian membengkak,» (2/4). Anggota Komisi VIII DPR RI Sebelumnya, kondisi kekurangan
ujar Daud. Endang Maria Astuti yang ditemui usai tenaga PNS juga sudah disampaikan
Menanggapi permintaan tersebut, pertemuan di Manokwari, mengatakan, Kabag TU Kanwil Kemenag setempat.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik “Untuk Papua Barat mestinya ada Katanya, banyak jabatan kosong yang
Mudjahid mengakui untuk tahun 2016 kelonggaran khusus, agar PNS-nya terpaksa dirangkap oleh satu pegawai.
ini belum bisa memperoleh tambahan lebih banyak untuk mengurangi beban PNS-terus berkurang, ka re na pensiun,
kuota haji, walaupun segala upaya kerja yang juga berat.” wafat, dan mutasi an tar instansi. (Mastur, Odjie, Husen)
pendekatan terhadap pemerintah Arab Kekurangan PNS di Kanwil Kemenag Sementara saat yang sama masih ada
Saudi sangat intens dilakukan. Papua Barat, sambung politisi Partai moratorium PNS. n
“Komisi VIII DPR RI bahkan meng-
undang Dubes Indonesia untuk Arab
Saudi untuk membantu proses lobi
penambahan kuota, namun hasilnya
belum menggembirakan dan kita
masih harus bersabar,” jelas Sodik.
Usai pertemuan dengan Perwakilan
Gubernur Aceh dan jajaran SKPD,
Komisi VIII DPR RI secara simbolis
menyerahkan bantuan dari Kemenag
RI senilai Rp 3,5 miliar, Bantuan
Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas
Berat (ASPDB) Provinsi Aceh dari
Kemensos RI senilai Rp 1,3 miliar untuk
387 orang dan Dana Dekonsentrasi
Kemen PP dan PA untuk Provinsi Aceh
senilai Rp 616 juta.

Kekurangan PNS Foto: husen/iw
Kan tor Wila yah (Kan wil)
Kementerian Agama di Provinsi Papua Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI Achmad Mustaqim menyerahkan bantuan ke Kemenag
Barat sangat kekurangan tenaga PNS. Manokwari, Papua Barat

PARLEMENTARIA l EDISI 137 TH. XLVI - 2016 l 59