Page 64 - MAJALAH 134

SOROTAN

mudahnya di Pemerintah Daerah. sangat berbahaya,” khawatir Bambang. ekonomi, hingga inflasi yang me-
“Perizinan yang katanya bisa hanya Akibatnya, lanjut Bambang, negara ningkat. Dampak yang paling dirasakan
dalam 3 jam, tapi kenyataanya bisa tidak mendapatkan devisa sebesar- secara langsung menurutnya adalah
berbulan-bulan. Pemerintah Daerah besarnya untuk kemakmuran rakyat, pengangguran, yang akan berdampak
tidak menganggap Pemerintah Pusat. sesuai dengan Pasal 33 Undang- pada kehidupan sosial.
Nah ini kewibawaan Pemerintah Pusat undang Dasar 1945. “Karena adanya pengangguran
sangat di uji dari permasalahan yang yang cukup banyak, ini akan berdampak
berhubungan dengan kebijakan yang Konsumen Terbesar terhadap faktor sosial. Dikhawatirkan,
harusnya diikuti oleh pemerintah Kondisi ekonomi global yang mereka akan menjadi kriminal, dan
daerah itu. Masalah ini harus diatasi kurang bersahabat, dinilai Bambang berbuat hal yang tidak diinginkan
dengan komperensif, secara mendetail, seharusnya tidak mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan eko no-
secara maksimal, dan tidak bisa iklim investasi Tanah Air. Mengingat, minya. Ini yang paling parah lagi akan
sepotong-sepotong,” ungkap Bambang. Indonesia memiliki konsumen menurunkan kepercayaan diri bangsa
Ia juga menyesalkan, dengan domestik yang besar, sehingga menjadi ini, dan akhirnya akan menjadi bangsa
dibukanya liberalism melalui pem- pasar yang menguntungkan bagi yang lemah,” prediksi Bambang.
bukaan di Daftar Negatif Investasi, investor. Dengan besarnya konsumsi Politisi asal dapil Jawa Timur itu
menyebabkan sektor industri yang produk di dalam negeri, setidaknya berharap Pemerintah jangan acuh tak
strategis bisa dimiliki oleh asing. ini cukup menggiurkan minat investor. acuh terhadap hengkangnya investor
Padahal seharusnya, sektor strategis ini “Masyarakat kita ini sangat ini. Ia meminta Pemerintah harus
dilindungi dan dikelola oleh pengusaha konsumtif dan ini pasti menarik bagi dapat mempertahankan iklim investasi
dalam negeri. Apalagi jika pengusaha investor-investor. Jadi kalau misalnya di Indonesia, sehingga minat investor
dalam negeri mampu mengelola dan ada investor sampai hengkang, ini tetap tinggi. Sehingga pertumbuhan
bersaing dengan pengusaha asing. menjadi pertanyaan. Ada apa gerangan ekonomi Indonesia tetap terjaga.
“Ini bertentangan dengan ke bi akan dengan negara yang ‘super gula’ “Saya lihat, Pemerintah ini me-
j
Presiden Jokowi yang menginginkan ini. Seharusnya Pemerintah harus nga takan seakan-akan keluarnya
tidak menggunakan barang-barang bekerja keras dan harus berubah untuk investor ini biasa saja. Pemerintah
dari luar negeri, tapi beliau sendiri menjadikan Indonesia sebagai negara beranggapan masih banyak investor
yang membuka liberalisme tadi. Jadi yang diminati investor,” jelas Bambang. yang akan masuk. Padahal kalau di
seluruh orang asing bisa menguasai Hengkangnya investor ini sangat China itu, investor disambut sangat
tanah, usaha, bahkan sektor yang berpengaruh terhadap perekonomian baik. Bahkan diantarkan langsung
paling strategis. Seperti pertanian nasional. Bahkan Bambang khawatir, ke kawasan industrinya. Investor itu
pun diambil alih semua oleh asing. Ini akan adanya penurunan pertumbuhan di-gondeli (dipertahankan, - red) oleh
Pemerintahnya, agar tidak pergi ke
negara lain,” jelas Bambang.
Menurutnya, mindset di China,
dengan adanya investasi ini akan
memberikan multiplier effect bagi
negara, dan berdampak langsung
kepada wilayah sekitar kawasan
industrinya. Kegiatan perekonomian
disekitarnya menjadi lebih hidup,
seperti rumah sewaan, rumah makan,
hingga transportasi umum.
“Kalau saya jadi Menteri Per-
in dustrian, saya akan mati-matian
mempertahankan investor yang datang
ke Indonesia. Karena adanya investasi
ini, akan berdampak multiplier effect
bagi Indonesia, termasuk perbankan
kita. Semoga Pemerintah sadar bahwa
Foto: Man ini harus dibenahi dan saya akan
sangat senang kalau masyarakat kita
menjadi masyarakat yang sejahtera,”
Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono tutup Bambang. (sf)

64 l PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016