Page 59 - MAJALAH 134

Anggota Komisi IX DPR Andi
Fauziah Pujiwatie Hatta (F-PG) menilai,
penanganan kasus DBD di Sulsel
dinilai lambat. Ini terlihat dari makin
meningkatnya penderita DBD di
RSWS. Hal ini memperlihatkan bahwa
tindakan promotif-preventif tidak
berjalan.
“Sejak November hingga Desember,
sebetulnya kasus DBD sudah mewabah
di masyarakat. Namun, sejauh ini,
penanganannya tidak optimal,
sehingga membuat angka penderita
DBD di Sulsel terus meningkat hingga
Februari,” nilai politisi asal dapil Sulsel
III itu.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel
Rachmat Latief, mengungkapkan, dari Foto: Sof
24 kabupaten/kota, Kabupaten Luwu
Timur merupakan yang tertinggi KLB Kunjungan Kerja Komisi IX DPR memantau penanganan DBD di Bengkulu
DBD-nya. Sementara yang terendah
adalah Kabupaten Selayar. RSWS menyebabkan korban meninggal “Anggaran untuk tindakan preventif
telah melibatkan pakar kesehatan dari berjatuhan. ini juga perlu ditingkatkan. Sehingga,
UNHAS Makassar untuk menangani “DBD berulang setiap tahunnya. KLB DBD di Bengkulu ini tidak terulang
KLB DBD. Sikap kita menghadapi DBD ini masih lagi. Kita buat juga Bengkulu ini sebagai
biasa-biasa saja. Belum ada langkah pilot project untuk pencegahan DBD,”
Anggaran Penanganan DBD komprehensif. Kami dari Komisi IX kata politisi F-PDI Perjuangan itu.
Bagian DAK DPR ingin langkah-langkah yang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu, yang juga tercatat dalam lebih progresif lagi, dan antisipatif lagi Bengkulu, Amin Kurnia menjelaskan
KLB DBD turut menjadi perhatian kepada wabah yang melanda negeri bahwa saat ini, penyakit DBD
komisi kesehatan itu. Wakil Ketua kita ini,” tegas Syamsul. sedang berjangkit di seluruh wilayah
Komisi IX DPR Syamsul Bachri Untuk itu, ia mendorong agar Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah
menyayangakan penanganan wabah pe merintah pusat memasukkan Provinsi Bengkulu. Kejadian kasus
DBD di Bengkulu tidak dilakukan ang ga ran penanganan dan penang- mulai meningkat secara signifikan sejak
secara progresif. Wabah yang terjadi di gulangan DBD di daerah ke dalam musin hujan awal bulan Oktober tahun
hampir setiap tahun, seharusnya dapat Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2015 sampai dengan Januari 2016.
diantisipasi, sehingga pencegahan 2017 mendatang. “Hal ini untuk “Pada kurun waktu Januari sampai
dapat dilakukan secara komprehensif. memberikan dana yang memadai Desember 2015, jumlah kasus DBD
“Penanganan DBD tidak ada bagi daerah-daerah untuk melakukan sebanyak 1003 kasus, yang artinya
kemajuan. Ini yang kita sayangkan. langkah preventif dan promotif untuk kejadian kasus per 100.000 penduduk
Oleh karena itu, ini menjadi masukan melakukan penanganan DBD, karena di Provinsi Bengkulu adalah 53 orang.
kita untuk Kementerian Kesehatan. Apa dari pantauan kami selama ini, di Padahal, target nasional adalah kurang
yang telah dilaporkan oleh Pemerintah daerah dana penanganan DBD di dari 49 orang per 100.000 penduduk.
Daerah Bengkulu ini memang daerah sangat sedikit,” imbuh politisi Sebagian besar kejadian kasus pada
kewalahan menghadapi wabah DBD asal dapil Sulawesi Selatan itu. kelompok umur produktif, yakni 15-44
ini. Bahkan ada daerah di Bengkulu Sementara itu, sebagai Anggota tahun sebesar 60 persen,” jelas Amin.
yang sudah tidak memiliki dana untuk Dewan dari dapil Bengkulu, Elva Kunjungan ini juga diikuti oleh
mengatasi masalah DBD. Ini sangat Hartati, menilai kesadaran masyarakat Anggota Komisi IX DPR Nursuhud
memprihatinkan,” sesal Syamsul. untuk mencegah penyebaran DBD (F-PDI Perjuangan). Betti Shadiq
Politisi F-PG itu menilai, belum ada ini masih minim. Sehingga, peran Pasadigoe (F-PG), Suir Syam
langkah antisipasi dalam menghadapi Kemenkes untuk memberikan (F-Gerindra), Aliyah Mustika Ilham
wabah yang hampir terjadi setiap penyuluhan kepada masyarakat, untuk (F-PD), Handayani (F-PKB), Marwan
tahunnya itu. Ia juga menyayangkan, tindakan preventif, dirasa sangat Dasopang (F-PKB), dan Muhammad (mh, sf)
akibat dari kurang antisipasi ini, penting. Iqbal (F-PPP).

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 59