Page 57 - MAJALAH 134

Pentingnya BOPTN berjalan, tapi masih tumpang tindih
Anggota Komisi X DPR Dwita dalam pelaksanaan dilapangannya,”
Ria Gunadi menegaskan, Biaya kata Ketua Panja Perfilman Abdul
Operasional Perguruan Tinggi Kharis Almasyhari di ISI Bali, Sabtu
Negeri (BOPTN) merupakan hal (27/2/2016).
yang penting untuk menunjang Lebih Lanjut Kharis mengatakan,
pendidikan tinggi. Dengan adanya film memiliki peran penting sebagai
BOPTN, dapat menutupi kekurangan alat pendidikan, penerangan,
biaya operasional di perguruan tinggi, dan alat budaya. sehingga seiring
dengan tidak adanya kenaikan uang dengan program pemerintah,
kuliah (SPP) dan menggunakan Uang untuk itu pemerintah harus hadir
Kuliah Tunggal (UKT) pada PTN. dan mendukung industri perfilman
Sehingga, jika ada penurunan BOPTN, Indonesia.
dikhawatirkan akan berpengaruh Dalam kesempatan yang sama
terhadap besaran UKT. Anggota Komisi X DPR RI dapil Bali Ida
Ketua Tim Kunjungan Kerja Foto: Dok Bagus Putu Sukarta menilai, dengan
Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi adanya Panja ini, diharapkan dapat
Jawa Barat, Ferdiansyah, mengatakan membuat seluruh asosiasi perfilman
bahwa kunjungan ini terfokus pada Anggota Komisi X DPR , di bawah Badan Perfilman Indonesia
pelaksanaan BOPTN. Sehingga Dwita Ria Gunadi (BPI) ), Pusat Pengembangan Per-
pihaknya menggali dan menyerap filman, dan Lembaga Sensor Film
aspirasi tentang berbagai persoalan masukan– masukan dari berbagai (LSF) dan Persatuan Artis Film Indo-
dan tantangan yang mengemuka pihak selaku pengguna BOPTN, yaitu nesia (PARFI) juga pelaku industri
dalam persiapan dan pelaksanaan perguruan–perguruan tinggi terkait film semakin kompak. Pasalnya,
kebijakan dari Perguruan Tinggi kondisi penurunan anggaran ini,” selama ini belum ada kesepahaman
Negeri di Jawa Barat tentang BOPTN. jelas Dwita. yang sama antar asosiasi dan pelaku
Demikian ditegaskannya saat industri film.
bertemu dengan Rektor, Wakil, Dekan, Jaring Masukan ISI “Perlu koordinasi dan sinergi antar
BEM dan dosen-dosen Univestitas Terkait RUU perubahan atas UU lembaga yang berkepentingan, yakni
Padjadjaran dan Institut Teknologi no.33 tahun 2009 tentang Perfilman, Badan Perfilman Indonesia (BPI),
Bandung, Direktur Politeknik implementasi undang-undang ini Pusat Pengembangan Perfilman, dan
Manufaktur Bandung (Polman mengalami banyak kendala, hal ini Lembaga Sensor Film (LSF). Mereka
Bandung), Direktur Politeknik Negeri dapat di lihat dari sedikitnya jumlah terlihat berjalan sendiri-sendiri. Untuk
Bandung (Poltek Bandung) Rektor produksi film nasional yang berkualitas, LSF memang harus melibatkan antar
UPI, Rektor Unsil dan Rektor STSI minimnya akses masyarakat terhadap komisi dalam hal ini Komisi I DPR
di Gedung Rektorat ITB, Bandung, film sekitar 12 persen serta akan RI sehingga kebijakan yang di ambil
Jawa Barat, Kamis (25/02/2016) dicabutnya Daftar Negatif Investasi untuk memajukan industri film tidak
lalu. Kunjungan spesifik ini dipimpin (DNI) terhadap industri film dalam hal tumpang tindih.
oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, ini asing bisa memiliki saham seratus Ada beberapa poin permasalahan
Ferdiansyah (F-PG). persen. yang menguat dalam diskusi yang
“BOPTN ini dibutuhkan oleh “Dari permasalahan yang bera- dilakukan tim Panja Perfilman Komisi
mahasiswa–mahasiswa untuk gam itu, tidak ada landasan hukum X DPR dengan ISI Bali di antaranya
menunjang pendidikan ini. Tapi kalau yang pasti bagi para pelaku industri permasalahan gedung bioskop yang
misalnya BOPTN ini besarannya perfilman. Untuk itu, Panja Revisi mahal dan tidak adanya panggung
semakin berkurang, dikhawatirkan UU Perilman Komisi X DPR menilai pertunjukkan film untuk masyarakat,”
Uang Kuliah Tunggal itu yang bahwa industri perfilman perlu ungkapnya.
meningkat. Memang kita harus di revisi. Selama ini industri film “Karena itu tim panja perfilman ini
bicarakan ini dengan Menteri Riset, nasional ataupun lokal kurang ber- berharap, dengan dibentuknya Panja
Teknologi dan Pendidikan Tinggi,” kembang. Dalam implementasi Perfilman ini, menjadi momentum
kata Dwita. Undang-undang No 33 tahun 2009 baik untuk menumbuhkan film
“Untuk revisi mengenai besaran tentang Perfilman, banyak yang Indonesia lebih baik dan masyarakat
BOPTN di tahun anggaran 2016 sangat multitafsir. Bahkan hingga Indonesia diharapkan makin (iwan, eka, andri)
ini, akan kita bahas pada Mei nanti saat ini, belum ada PP atau Permen mengapresiasi film-film Indonesia
dan kemungkinan kita meminta dari UU ini. Sehingga, industri ini yang berkualitas,” pungkas Kharis.

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 57