Page 61 - MAJALAH 134

diungkapkannya saat pertemuan menyosialisasikan ke Papua. Oleh
tersebut. karena itu kami sangat mengapresiasi
“Kami mengakui bahwa RUU ini langkah DPR. Lebih dari itu kami
terbilang terlambat, karena telah juga sangat mendukung adanya RUU
banyak lahir Perda-perda yang tersebut, walaupun kami sendiri juga
mengatur tentang minuman keras atau sudah ada Perda tentang minuman
minuman beralkohol. Namun peraturan keras,” ungkap Hery Dosinaen.
tentang minuman beralkohol itu tentu RUU ini tidak secara mutlak Senada dengan Hery, Direskrimsus
kedudukannya akan semakin kuat dan melarang minuman beralkohol Polda Papua, Kombes Pol Guntur
jelas jika diatur dalam sebuah undang- Setyanto juga menyambut baik usul
undang,” ujar Arwani. mulai dari produksi, distribusi, inisiatif DPR tersebut. Ia mengatakan
Terkait masukan yang disampaikan penjualan hingga konsumsinya, tidak ada kata terlambat untuk
oleh salah satu wakil dari Kanwil tapi ada pengecualian. Pasal 8 memulai sesuatu yang baik. Oleh
Kementerian Hukum dan HAM Papua, karena itu pihaknya sangat mendukung
tentang penamaan RUU tersebut misalnya mengatakan bahwa dibahasnya RUU ini. Karena dari data
dengan kata “ larangan”, menurutnya larangan sebagaimana dimaksud Polri sebanyak 70 persen kejahatan
jangan diartikan benar-benar dilarang. dalam pasal 5, 6 dan 7 tidak disebabkan karena miras.
Dengan begitu langkah utama yang Dalam pertemuan tersebut
bisa dilakukan adalah dengan menutup berlaku untuk kepentingan mengemuka sejumlah masukan, salah
pabrik minuman keras. Sementara jika terbatas. satunya tentang perlunya penguatan
menggunakan kata “pengendalian”, institusi untuk dimasukkan dalam
akan lebih bersifat universal. RUU ini. Guntur menilai hal itu
Menanggapi hal tersebut, Arwani sangat diperlukan agar apa yang
mengatakan bahwa meski RUU diamanatkan undang-undang dapat
tersebut bernama Larangan Minuman berjalan dengan baik dan benar. Karena
Beralkohol namun RUU ini tidak secara ciri sebuah negara modern bukan
mutlak melarang minuman beralkohol. hanya menghukum pelaku, namun
Mulai dari produksi, distribusi, juga kepada pencegahannya. Dengan
penjualan hingga konsumsinya. demikian ia berharap adanya sebuah
“RUU ini tidak secara mutlak sanksi yang tegas terhadap institusi
melarang minuman beralkohol mulai dari yang tidak menjalankan apa yang
produksi, distribusi, penjualan hingga diamanahkan dalam undang-undang
konsumsinya, tapi ada pengecualian. itu nantinya.
Pasal 8 misalnya mengatakan bahwa Menanggapi hal itu, Ketua Pan-
larangan sebagaimana dimaksud dalam sus RUU Minol Arwani Thomafi me-
pasal 5, 6 dan 7 tidak berlaku untuk ngatakan bahwa masukan-masukan
kepentingan terbatas. Kepentingan dari pemerintah daerah beserta
terbatas yang dimaksud dalam ayat 1 stakeholdernya sangat berguna untuk
ini meliputi kepentingan adat, ritual memperkaya isi dari pembahasan RUU
keagamaan, wisatawan, farmasi dan ini ke depan. Salah satunya adalah agar
tempat-tempat yang diijinkan dalam RUU ini kelak tidak hanya dapat diterima
perudang-undangan,” pungkasnya. di pusat (Jakarta-red) saja, melainkan
juga dapat diterima baik oleh masyarakat
Penguatan Institusi di daerah, termasuk di Papua.
Pada kesempatan tersebut, “Terkait masukan tentang pe-
Pemerintah Provinsi Papua meng- nguatan institusi, saya menilai hal ini
apresiasi inisiatif DPR khususnya Pa- memang sangat diperlukan, karena
nitia Khusus RUU Larangan Minuman sebaik dan sebagus apapun peraturan
Beralkohol (Minol) dalam menyusun, kalau tidak dijalankan dengan baik,
menjaring aspirasi sekaligus menyo- maka akan sangat percuma. Penerapan
sialisasikan RUU tersebut. Foto: Ayu sanksi-sanksi terhadap para pelanggar
“Terus terang ini pertama kali termasuk lembaga-lembaga dan badan
DPR sebelum membuat undang- Ketua Pansus RUU Minol, Arwani Thomafi yang tidak menjalankan RUU harus (ayu, tt)
undang meminta masukan dan bertukar cinderamata ditegakkan,” pungkasnya.

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 61