Page 63 - MAJALAH 134

Foto: npr.org
Perakitan mobil
turunnya daya beli masyarakat untuk investor untuk mengucurkan investasi dinilai belum maksimal. Menurutnya,
membeli berbagai produk. Tingginya ke Indonesia. Menurutnya, upah implementasi dari kebijakan itu yang
komponen biaya produksi juga tenaga kerja Indonesia dikategorikan sulit untuk direalisasikan.
ditengarai memberikan pengaruh. sebagai salah satu yang tertinggi di “Aplikasinya itu mengalami
“Saya katakan biaya produksi tinggi, Asia, terkecuali Singapura. Namun, kesulitan, terutama permasalahan
seperti komponen biaya dari energi. besarnya upah ini tidak diimbangi yang berhubungan dengan perizinan
Saat ini, harga listrik dan gas kita dengan kemampuan yang memadai. daerah, yang di mana perizinan
merupakan yang termahal di seluruh “Upah tertinggi, namun dengan daerah ini, tidak tersinkonisasi dengan
dunia. Ditambah lagi, pendukung dari tingkat pendidikan dan kemampuan kebijakan-kebijakan di pusat ini. Masih
sektor industri kita, yaitu Bahan Bakar yang sebenarnya jauh daripada SDM banyak kementerian-kementerian
Minyak (BBM) untuk transportasi yang ada di negara lain. Tenaga kerja yang masih belum mengindahkan apa
logistik juga masih mahal. Komponen kita ini tingkat produktivitasnya masih yang diinginkan oleh Presiden Jokowi.
biaya energi yang sangat besar dan separuhnya Vietnam, padahal upah di Apa boleh buat, ya akhirnya realisasi
sangat mahal ini yang membuat Vietnam separuhnya upah di kita. Ini yang ada di paket itu tidak tercapai,”
investor keberatan, dan hengkang yang menjadikan tambah lebih parah sesal Bambang.
dari Indonesia,” analisa Bambang, lagi, dan tambah lebih berat lagi bagi Menurutnya, permasalahan
ketika ditemui Parlementaria di ruang investor,” beber Bambang. birokrasi terkait perizinan yang
kerjanya, Gedung Nusantara I DPR RI, Politisi F-Gerindra itu menam- dijanjikan dalam beberapa jam saja,
Senayan, beberapa waktu lalu. bahkan, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid namun dalam implementasinya bisa
Permasalahan Sumber Daya 1 hingga Jilid 10 yang telah diluncurkan sampai berbulan-bulan. Kebijakan
Manusia (SDM) atau tenaga kerja pun Pemerintah, dimana sebagian kebijakan yang dibuat di Pemerintah Pusat itu,
dinilai Bambang menjadi pertimbangan bertujuan untuk menarik investasi, belum bisa direalisasikan dengan

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 63
63