Page 18 - MAJALAH 72

LAPORAN UTAMA

penyelesaian RUU Tipikor secepatnya. pendekatan yang sudah dilakukan berupaya meningkatkan kepercayaan
Namun demikian, menurutnya, Indonesia dalam menyelesaikan publik pada pasangan yang diusung.
keterlambatan pembahasan RUU yang persoalan dalam negeri seperti “Angka dari lembaga survei
ditunggu masyarakat bukan karena JK penanganan konflik Aceh untuk Indonesia sebetulnya tidak ada yang
yang saat ini menjadi Wakil Presiden. menjadi contoh negara lain yang kredibel. Masih belum ada yang akurat,”
“Keterlambatan RUU Tipikor tengah mengalami krisis. katanya.
berasal dari Pihak Presiden,” ujarnya. “Politik luar negeri yang diusung Dalam perbincangan dengan
Ia menjelaskan, pembahasan JK-Win, yakni Bebas dan Aktif. Kita Parlementaria, Indra mengungkapkan,
Rancangan Undang-undang Tindak akan ikut serta dalam perdamaian abadi bahwa Tim sukses terus berupaya
Pidana Korupsi (RUU Tipikor) dan masalah yang bersifat kepentingan meningkatkan persentase pasangan
yang terkesan diundur-undur, karena kemanusiaan,” ujarnya. JK-Win.
Presiden SBY telah memberikan Namun, jika ada pihak-pihak yang Indra menilai sampai saat ini belum
Amanat Presdien (Ampres) kepada menekan Indonesia untuk mengikuti ada lembaga survei yang mempunyai
Pansus RUU Tipikor DPR sehingga kepentingan nasionalnya tentu metodologi yang akurat. Selain itu,
menyebabkan pembahasan pun pihaknya akan secara tegas menolak, menurutnya sejumlah lembaga itu juga
menjadi terlambat. karena basis ideologi bangsa Indonesia masih sering menyembunyikan data.
Lebih jauh, untuk penanganan adalah nasionalisme. “Masih sering menyembunyikan
korupsi, Indra mengingatkan agar “Ini tidak terlihat seperti calon data sehingga tidak menghasilkan
setiap pihak menghormati kerja pasangan lain yang kelihatan condong pemilih golongan putih (tidak
lembaga yang terkait dengan hal itu kepada Amerika,” katanya. memilih),” ujarnya.
seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Menanggapi pelaksanaan Pilpres
Kepolisian. Tidak Terpengaruh Survei yang juga kemungkinan dapat
Sementara, pada tingkat presiden, Tiga pasangan yang maju sebagai berlangsung dua putaran, Indra
menurutnya harus mengeluarkan Capres dan Cawapres 2009 merupakan menilai hal itu tidak terlalu signifikan.
izin pemeriksaan terhadap aparatur tokoh nasional yang telah dikenal Menurutnya, peluang Pilpres satu
pejabat negara yang dianggap atau telah masyarakat. Bahkan hanya dua orang putaran juga dapat terjadi bila masing-
menjadi tersangka dalam kasus-kasus saja yang baru bertarung dalam masing pasangan bekerja sangat baik.
korupsi. pemilihan pucuk pimpinan nasional, “Kita berharap satu putaran
“Pada pemerintahan SBY banyak selebihnya bahkan pernah ada yang dimenangkan oleh JK-Wiranto, namun
pejabat negara yang belum dikeluarkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden kami tetap mencoba realistis bahwa itu
surat izin pemeriksaan bagi para pejabat atau pernah maju sebagai Capres pada sulit untuk dicapai,” katanya.
yang menjadi tersangka,” katanya. Pemilu sebelumnya. Lebih jauh, menanggapi hasil
Indra menambahkan, dengan Sosok Boediono yang berpasangan sejumlah survei, Indra menilai sangat
demikian di tingkat administratif, dengan SBY dan Prabowo Subianto berat bila pasangan SBY-Boediono
terkait pengeluaran izin, pasangan yang maju sebagai Cawapres dari dapat memenangkan Pilpres hanya
JK-Win berjanji akan mempercepat. Megawati Soekarnoputri merupakan dalam satu putaran. Menurutnya, syarat
“Kapan saja kepolisian dan kejaksaan figur yang baru pertama kali mengikuti yang harus dicapai yaitu lima puluh
akan menyelidiki, surat izin akan segera kompetisi Pilpres. Namun demikian, persen plus satu bagi pemenang dinilai
dikeluarkan. Tetapi pihaknya juga tidak seluruh sosok yang mengikuti Pilpres cukup berat.
akan mengklaim kinerja KPK sebagai 2009 merupakan tokoh masyarakat “Dari sisi metodologi, tidak ada satu
kinerja Presiden. Itu terlalu berlebihan yang telah mempunyai penilaian pun lembaga survei yang memastikan
karena itu bukan peran Presiden,” tersendiri dari masyarakat. kemenangan SBY-Boediono menang
katanya. Sebagai Presiden atau incumbent, di lebih 17 provinsi,” ujar Indra.
SBY yang berpasangan dengan Lebih jauh, menurut Indra, lembaga
Politik Luar Negeri Boediono menurut berbagai survei survei tidak punya alat ukur apakah di
Kebijakan luar negeri juga salah masih menempati posisi teratas dalam 17 provinsi itu suara SBY-Boediono
satu hal yang harus dijelaskan kepada memperoleh dukungan. Dengan unggul dan tersebar. “Saya ragu
masyarakat oleh pasangan yang akan demikian, bila hasil survei itu menjadi apakah SBY-Boediono bisa unggul di
bertarung dalam Pilpres. Penyelesaian kenyataan maka untuk lima tahun Indonesia bagian timur, seperti Nusa
persoalan dalam negeri akan menjadi kedepan, Indonesia akan dipimpin Tenggara, Maluku, Gorontalo, Papua,
contoh dalam menyelesaikan pasangan tersebut. dan lainnya. Belum lagi di daerah-
persoalan dengan negara lain. Bahkan Namun demikian, Anggota Tim daerah berbasis PDIP, seperti Bali dan
penyelesaian dalam negeri dapat pula Sukses JK-Win yang juga pengamat Kalimantan Tengah,” ujarnya. (da/bs)
menjadi contoh bagi negara lain. politik Indra J Piliang menilai hasil
Menurut Indra J Piliang, secara survei yang dikeluarkan sejumlah
politik luar negeri, JK-Win lebih lembaga belum tentu benar. Sebagai
mengedepankan pendekatan- Anggota Tim sukses, Indra terus

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72