Page 67 - MAJALAH 72

SOROTAN

mengawasi pelaksanaan pembangunan undang,” ujarnya. Darul Siska ,
Yang pasti, lanjut Gayus, orientasi
dan penggunaan alokasi APBN untuk Y a n g p a s t i , l a n j u t G a y u s , o r i e n t a s i Ketua Tim Peningkatan
t
b
u

R
u
o
a
a
r
a
k
a
n
u
g

y

t
n
g
i
D
n
i
P
n
g
pembangunan di daerah pemilihannya, untuk anggota DPR yang baru ini Kinerja DPR RI.

k
n
n
l
a

i
e
n
n

i
u
t
i
anggota DPR tidak memahami selain untuk meningkatkan kinerja dan
a
k
n
n
a
m
t
e
r
a

d
k
j
u
k
g

e
n
a
s
,
ter
R
penting
DP

a

citr
apa yang sedang terjadi di daerah citra DPR, yang terpenting bagaimana
bagaimana
yang
pemilihannya. Padahal untuk pelaksaan angg ota de wan yang me wakili r akyat
anggota dewan yang mewakili rakyat
tugas itu (pengawasan penggunaan itu memahami dan melaksanakan
itu memahami dan melaksanakan
g
a
“
j
l
a
K
e
k
a
alokasi APBN di daerah pemilihannya), t tugas-tugas dan kewajibannya. “Kalau

a
w
d
u

-
a
g
u
y
n
s
n
a
n
u
i
a

a
.
t
s
b
anggota DPR RI sudah memahami
sudah ada alokasi anggaran tersendiri a n g g o t a D P R R I s u d a h m e m a h a m i
etika,
a
I
citr
an
R
DP
dari Setjen DPR,” kata Darul Siska. aturan dan etika, maka citra DPR RI
maka

R
dan
atur
ini,
ang
Sementara Wakil Ketua Badan akan lebih baik dibanding sekarang ini,”
lebih
baik
”
akan
sekar
dibanding
Kehormatan DPR Gayus Lumbuun tutur Ga yus menambahkan.
tutur Gayus menambahkan.
Ga

itu,
yus
ena
mengatakan pembekalan ini diperlukan Karena itu, Gayus
ar
untuk mengantisipasi agar dewan tidak berharap DPR mendatang
melakukan tindakan tidak etis terutama memiliki pencitraan yang
dalam hal KKN, dengan orientasi ini lebih baik. Sebab, itu
ter
penting
masuk
juga dapat memberikan pemahaman termasuk modal penting
modal
D
d
e
mengenai tugas, wewenang, hak bagi DPR dalam menjalankan
P
j

m
R
a
a
g
m
a
k
n

l
i
l
n
b

n
a
a
a
i
n
g
a
d
n
u
g

n
k
t
g
,
n
d
o
r
l
t
u
e

o

dan kewajiban serta kode etik untuk f fungsi kontrol, budgeting, dan
s
b
,
i
menghindari praktik korupsi, suap dan legislasi secara efektif.
gratifikasi.
Selain menyangkut pemahaman
mengenai langkah-langkah mencegah Tak perlu orientasi
e
i
d
m
a
a

e
g
a
d
n
b
a
P
e
r
b

e
n
n
e
korupsi, orientasi juga menyangkut Pendapat berbeda mengenai
t
p
seseor
ientasi
R
kode etik dan tata tertib DPR. r rencana orientasi bagi anggota DPR M Menurut dia, seseorang
bagi
ut
DP
ota
dia,
ang
enur
angg
ana

enc
or
Menurut Gayus, dalam pelaksanaan baru disampaikan, pengamat politik yang siap menduduki jabatan publik,
orientasi ini DPR akan bekerja sama Tommy A. Legowo. Bagi Tomy, juga sudah harus tahu persis apa
dengan pihak terkait, misalnya KPK. orientasi itu tidak perlu dilaksanakan yang menjadi kewajiban, tugas, dan
Dia menambahkan, orientasi yang karena sesungguhnya kegiatan itu kewenangannya. “Tidak bisa orang
dilakukan ini selain untuk melakukan menjadi tugas partai politik. terpilih menjadi anggota DPR atau
pencegahan korupsi, para anggota “Kegiatan orientasi itu kan diangkat menjadi menteri kemudian
DPR periode mendatang juga akan mahal, jadi tak perlu DPR yang kepada masyarakat bicara: beri waktu
diperkenalkan dengan kode etik yang menyelenggarakannya. Kalau seseorang saya enam bulan untuk beradaptasi.
menjadi self regulation dan sosialisasi sudah berani maju menjadi anggota Itu kan hanya terjadi di Indonesia,
tata beracara BK DPR. “Pelaksanaan DPR dia harus tahu tugas-tugasnya, semestinya tidak boleh,” tegasnya.
ini bisa juga mengundang MK untuk tahu apa itu aturan di DPR, dia harus Dia menunjuk contoh. kasus
mengingatkan adanya aturan normatif tahu UU Susduk, kode etik serta penggantian Perdana Menteri Malaysia
e
k
o
n
n
k
w
o
s
a
e
-
r
d
e
n
dalam penyusunan undang- konsekwensi-konsekwesi dari dari Badawi ke Najib, sampai dengan
dalam
s
i
i
s
k
yusunan
undang-

w
s
pen
e
i
k
m
a

g
g
n
i
d
a
J
a
u
e
s
pelanggaran semua itu. Jadi saat ini tidak ada satu kata pun dari
a
t

p
n
i
u
.
a
l
r
e
r
a
t

e
a
a
n
p
n
a
e
l

d
k
u
a
a

i
p
d
r
t
tidak perlu ada penataran Najib yang mengatakan beri saya waktu
Wakil Ketua Badan atau orientasi. Itu akan untuk mempelajari, dia harus langsung
n
u
I
a
n
u
i
r
a
t

k
e

a
.

t
a
i
t
s
o
a
Kehormatan DPR mer ugikan keuangan negar a siap.
merugikan keuangan negara
Gayus Lumbuun y yang sangat besar,” tegas “Begitu juga dengan anggota
at
an
,
ng
sa
r

”
g
t
sa
be
eg
as

Tommy.
T o mmy . DPR, kalau kita mau memajukan
yang
mmy
T T
juga
Tommy yang juga DPR maupun DPRD, prinsip-prinsip
o

F
o
i
u

e
r
i
r
peneliti Formappi (Forum seperti ini harus ditegakkan. Bukan kita
i
p
m
e
p
a
l
p
n
o
t
F
(
m

Masyarakat Peduli
M a s y a r a k a t P e d u l i mengalah kepada kondisi yang ada.
P ar emen Indo nesia) Kalau kita mengalah kondisi yang ada,
Paremen Indonesia)
i itu berpendapat, kalau itu enggak pernah akan baik, anggota
l
a
t
u
a
b
,
r
p

a
e
k
n
t
d
a
p
e
u
R
masih
ota
DP
anggota DPR masih DPR belum tahu apa-apa, lalu diberi
angg
harus ditatar itu sama
ha r us d ita ta r itu s ama pelatihan, nanti hanya formalitas saja,
saja m enga nggap sudah ikut pelatihan, sudah dapat
saja menganggap
a
e

g
t
n
p
P
i
D
R
s
e
o
t
g
u
r
a anggota DPR itu seperti ijazah, sudah dapat SIM sudah lolos.
i

t
pegawai yang ketika
pegawai yang ketika Apa begitu,” katanya.
masuk masih perlu
masuk masih per lu Kalau kemudian faktanya masih
dijelaskan apa-apa ada anggota DPR yang tidak paham
saja tugasnya. tugasnya, malah melanggar kode etik,
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72