Page 68 - MAJALAH 72

SOROTAN

berarti rakyat telah salah pilih dan tahu Tatib, menurut Tommy, hal latar belakang anggota DPR
partai politik yang mencalonkannya itu merupakan kesalahan anggota bermacam-macam, ada yang sudah
tidak bertanggungjawab. “Partai harus DPR sendiri. “Dia masuk dalam satu paham hukum sepenuhnya, setengah
bertanggungjawab atas kualitas anggota lembaga yang ada Tata Tertibnya, paham dan sama sekali tidak paham.
DPR yang dicalonkannya, jadi kalau tapi mereka tidak mau tahu soal tata Selain itu, menurut Bima, metode
ada pelatihana atau penataran ya tertib, itu salah mereka sendiri dan itu penyampaian pada saat orientasi juga
dilakukan oleh partai politik. Begitu harus dihukum, hukumannya apa? ya mempengaruhiemahaman terhadap
dilantik harus siap menjalankan tugas,” komentar seperti ini atau kalau rakyat materi yang diberikan.
kata Tommy yang juga peneliti di CSIS tahu hukumannya ya jangan dipilih Metode pemberian satu arah
ini. lagi,”tegasnya. cenderung membosankan. Pemberian
“Itu tanggung jawab masing-masing Tommy mengingatkan, kalau materi orientasi oleh DPR biasanya
anggota DPR, tanggung jawab partai memang DPR ini mau benar-benar seputar fungsi, tata tertib dan
politik. Meskipun statusnya mereka berfungsi sesuai namanya lembaga mekanisme adminsitratif yang
bukan orang-orang bodoh, harus perwakilan rakkyat maka anggota- merupakan keseharian.
dianggap anggota DPR itu adalah anggota DPR harus mempunyai Tugas mempersiap kan
mela
masyar
akat,
mitmen
yani
warga masyarakat
ko
warga masyar akat komitmen melayani masyarakat, kemampuan calon anggota DPR,

k
y
dan
ini
han
a
mitm
o
yang di atas dan komitmen ini hanya bisa sebenarnya merupakan kewajiban
bisa
en
politik
kalau
tumbuh
rata-rata, dan tumbuh kalau partai-partai politik partai politik. Divisi Penelitian dan
tai-par
tai
par
itu harus mendor o ng angg otan ya di DP R Pengembangan partai seharusnya
mendorong anggotanya di DPR
e
k
u
h
i

n
.

t
u
“
d
i
J
a
i
t
o
m
m

i
e
n
t
u
k
untuk memenuhi komitmen itu. “Jadi mampu meningkatkan kemampuan
u
n
m
e

m
R
bisa
membicarakan DPR tidak bisa lepas anggotanya, agar layak menjadi anggota
akan
membic
DP
tidak
ar
lepas
dituntutkan dar i membic ar akan par tai politik, ” legislatif.
dari membicarakan partai politik,”
pa da katanya. Lalu siapa yang menyelenggarakan
mereka. orientasi itu? Sesuai dengan
Sist em M emaksa kewenangannya, pelaksanaan orientasi
Sistem Memaksa
politik
engamat
P
Pengamat politik anggota dewan adalah Sekretariat
Bima Ar ya
Bima Ar ya Jenderal DPR. Saat ini, memang
menilai, bila banyak lembaga yang bersemangat
menilai, bila
menyangkut memberi pembekalan kepada anggota
men
yangkut
e
i
a
i
t
n
s
or ientasi DPR periode 2009-2014. Sejumlah
r
o
a
g
b a g i lembaga misalnya, KPK, MK, Depdagri,
b
i
Kepolisian bisa menjadi narasumber
atau pemberi makalah dalam orientasi
yang diselenggarakan oleh Setjen
DPR.
Secara umum Gayus Lumbuun
pengamat politik Tommy A. Legowo menilai semua pihak bertanggung jawab
anggota DPR ada dua hal yang harus dalam mempersiapkan wakil rakyat
diperhatikan yaitu, orientasi itu tidak untuk duduk menjadi anggota DPR.
Kalau tidak, wah itu pemborosan akan ada artinya bila tidak ada system Dari sisi partai politik mempersiapkan
anggaran negara,” tegasnya. atau mekanisme yang benar-benar sumber daya manusianya.
Ketika ditanya bagaimana kalau memiliki sifat yang memaksa anggota Dalam satu kesempatan Ketua
orientasi itu lebih dimaksudkan untuk dewan untuk mematuhinya. DPR Agung Laksono juga sependapat
memahami kode etik, tata tertib, dan “Selama tidak ada mekanisme dengan Gayus. Menurut Agung, proses
korupsi, Tommy tetap berpendapat yang baik dan dari partai juga tidak rekruitmen oleh partai politik sangat
hal itu tidak perlu. “Kalau ada orientasi ada kontrol, materi-materi orientasi penting dan harus ada criteria yang
itu sebetulnya anggota dipermalukan yang diberikan tidak ada artinya.” jelas, tegas dan konsisten. Tidak hanya
karena dia dicurigai kalau tidak Bima menegaskan, secara umum sekadar populer.
dilatih dia akan korupsi. Jadi sudah penyelenggaraan orientasi bagi anggota Berdasarkan kondisi tersebut,
ada kecurigaan publik, enggak tahu DPR yang baru merupakan langkah Agung berpendapat, sebelum bertugas
kecurigaan pemerintah atau siapa yang baik. Meski begitu, jelasnya, calon anggota DPR baru diberi
bahwa anggota DPR harus dilatih tidak ada jaminan upaya tersebut akan pengarahan atau penjelasan terkait tata
supaya tidak korupsi. Itu artinya kalau mencetak wakil-wakil rakyat yang tertib, kode etik dan sejumlah larangan.
tidak ada latihan dia akan korupsi,” sesuai harapan. Dan yang terpenting, tugas Dewan
katanya. Hasil orientasi anggota Dewan harus diutamakan daripada tugas dari
Kalau kenyataan di lapangan akan optimal, tergantung format partai. “Upaya ini memang tidak bisa
banyak anggota DPR yang tidak dan isi materi orientasi. Pasalnya, dilakukan dalam waktu sesaat,” jelas
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72