Page 4 - MAJALAH 155
P. 4

ASPIRASI
                      ASPIRASI


                      Keterlibatan Petugas Lapas dalam Bisnis Narkoba


                  Mohon perhatian kepada Komisi   pembeli sabu seberat 0,35 gram dengan   dan transaksi dengan sejumlah uang
                III DPR RI, perihal  dugaan keterlibatan   menyamar sebagai tamu  di Lembaga   untuk mengurangi barang bukti atau
                petugas Lembaga Pemasyarakatan   Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang   membebaskan  pelaku bisnis tersebut.
                dalam bisnis narkoba didalam penjara      Siantar dari seorang tahanan  narkoba  atas   Sekiranya  Komisi  III  DPR
                II/A  Pematangsiantar, Medan   nama  Kamal  Munthe  alias  ayah  Kamal   RI memberikan pengawasan  dan
                Sumatera Utara.                (45) menunjukkan indikasi keterlibatan   menindaklanjuti perkara tersebut. n
                  Saya adalah Direktur Eksekutif,   oknum petugas  Lapas.
                Lingkar Rumah Rakyat menyampaikan   Bahwa dalam proses pemeriksaan         Thomas Jefferson Tarigan,
                bahwa  adanya     penangkapan  terhadap pelaku, sering   terjadi negoisasi   Medan, Sumatera Utara


               penolakan terhadap beberapa kebijakan pemerintah PUSAT

                  Disampaikan aspirasi dari Ketua   kebutuhan listrik  untuk daerah di   Kerukunan Nasional oleh  Menteri
                DPRD Prov. Kalimantan Tengah   Indonesia termasuk di Kalimantan dan   Koordinator Politik dan Hukum dan
                terkait penolakan atas beberapa   penggunaan listrik bersubsidi  yang tepat   RI.
                kebijakan pemerintah pusat  sebagai   sasaran.                     e.   Memproses hukum kasus-
                berikut :                         c.   Menolak PP No. 60 tahun   kasus  khususnya di Kalimantan
                  a.   Menolak kenaikan BBM non   2016 tentang  Jenis dan Tarif Atas jenis   Tengah. n
                subsidi dan kenaikan harga LPG.  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
                  b.   Mendesak    pemerintah  berlaku pada Kepolisian  Negara RI.   R. Atu Narang, Palangkaraya,
                melakukan  pemerataan  pemenuhan   d.   Menolak Pembentukan Dewan           Kalimantan Tengah


                Strategi Pendapatan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan


                  Bersama ini kami sampaikan   bodong (tidak memiliki surat bukti   bakar kendaraan bermotor di SPBU
                strategi  peningkatan pendapatan Pajak   kepemilikan yang sah) di SPBU.  secara bon tunai.
                kendaraan  bermotor (PKB) dan bea                                  b.   Bertindak tegas  terhadap
                balik nama kerndaraan Bermotor    2.   Bahwa pemerintah perlu lebih   penunggak   pembayaran PKB dan
                (BBNKB) , sebagai berikut :    tegas  dalam penerapan UU No. 28 tahun   BBNKB berupa larangan untuk
                  1.   Bahwa untuk meningkatkan     2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi   membeli bahan bakar di SPBU.
                pendapatan dari PKB dan BBNKB   Daerah dan melakukan tindakan-tindakan   c.   Memberikan  pelayanan
                dapat  dilakukan  melalui  pelarangan   sebagai berikut :       kepentingan masyarakat  sesuai
                pembelian Bahan Bakar Kendaraan   a.   Memberi        memberi   peraturan perundang-undangan. n
                bermotor bagi Para penunggak   penghargaan bagi wajib pajak yang patuh
                pembayaran Pajak PKB,BBNKB dan   membayar PKB dan BBNKB  berupa    Hanis  Priambodo,  Bandar
                Para pemilik kendaraan bermotor   kartu yang dapat untuk membeli  bahan   Lampung, Lampung.


                            Kesewenangan Sebuah Perusahaan Tekstil


                  Disampaikan kepada Ketua DPR   oleh PT  IndoTaichen Textile terhadap   bahwa PT. Indotaichen Textile  tidak
                RI  dan Komisi IX DPR  RI  laporan   karyawannya.               pernah menjalankan amanat undang-
                tindakan sewenang-wenang  dan     Pengadu adalah Anggota Komisi   undang, peraturan pemerintah serta
                tidak manusiawi yang  dilakukan   VII DPR RI No. A- 337 mengadukan   regulasi  yang berlaku, khususnya



              4  |  PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9