Page 8 - MAJALAH 155

LAPORAN UTAMA

Kini Perlindungan Pekerja Lebih Terpadu

Riset terhadap perlindungan pekerja migran sudah dilakukan sejak dini, jauh sebelum UU
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, 25
Oktober lalu. UU ini ingin melindungi pekerja migran secara holistik, baik saat rekrutmen,
penempatan, dan pasca penempatan.

dan penempatan pekerja migran. Ini
agar tak ada celah praktik kotor yang
menjerumuskan para pekerja migran.
Berikut wawancara lengkapnya
Kepada reporter M. Husen dan
fotografer Runi Sari Budiati.

Apa yang baru dari visi dan
paradigma UU PPMI?
Dalam perspektif mengurai
benang kusut persoalan pekerja
migran, kita sudah buat dalam
tiga tahapan; pra penempatan,
saat penempatan, dan pasca
penempatan. Alhamdulillah kita
sudah mengarahkan kajiannya itu ke
sana. Tim pengawas sendiri sudah
mengonfirmasi tesis membaca tiga
persoalan ini ke banyak tempat,
baik ke kantong-kantong rekrutmen
tenaga kerja, di tempat-tempat
penempatan tenaga kerja, dan
evaluasi di tempat-tempat pasca
penempatan.
Kita urai tiga tahapan ini.
Pertama, pra penempatan, kita
melihat ada banyak persoalan, karena
rekrutmennya tidak profesional dan
tidak bertanggung jawab. Bahkan,
di dalamnya ada unsur human
foto : Runi/iw trafficking dengan mencuri usia.
Ini jadi cikal bakal dari seluruh
Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah persoalan yang muncul di ujung.
Karena itulah dalam UU ini coba
arlementaria mewawancarai awal November lalu. Ia menegaskan, diperbaiki mekanisme rekrutmen
Wakil Ketua DPR RI Fahri dalam UU PPMI peran pemerintah dan pra penempatan secara baik.
PHamzah di ruang kerjanya akan dominan dalam rekrutmen Pelibatan pemerintah lebih banyak

8 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017