Page 10 - MAJALAH 155

LAPORAN UTAMA

Memperkuat Peran Negara,

Melindungi Pekerja

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) berupaya mengoreksi
kelemahan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tata

kelola yang lebih memperkuat aspek perlindungan pekerja migran sekaligus mengoreksi
praktik-praktik yang merugikan pekerja migran.

dibandingkan peran swasta. Bahkan,
penghormatan terhadap hak
asasi manusia (HAM) dijunjung
tinggi, dihormati, dan dijamin
penegakannya. “Kita beratkan
tugas negara jika ingin mengirim
pekerja ke luar negeri, maka harus
ada perlindungan, pelatihan, data
base, dan sebagainya. Makanya
kami merubah menjadi UU PPMI,”
ungkap Dede di sela-sela rapat
Komisi IX.
Konsep dasar perlindungan yang
diberikan negara kepada pekerja
foto : Arif/iw migran Indonesia memuat peran

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi pemerintah daerah, peran Atase
Ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan
K amis, 10 Oktober 2017, itu disesuaikan dengan keahlian, bagi pekerja migran Indonesia.
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
Tentu penghasilan yang layak
Sebelumnya, dalam UU Nomor 39
RI
IX
Komisi
DPR
telah
menyelesaikan
Dan Perlindungan Tenaga Kerja
Rancangan Undang-Undang (RUU) keterampilan, bakat, minat, dan Tahun 2004 tentang Penempatan
kemampuan. Di
sinilah
peran
Perlindungan Pekerja Migran. Tak strategis negara dalam rumusan Indonesia Di Luar Negeri, asas
lama setelah itu, Rabu, 25 Oktober UU PPMI. Parlementaria pun perlindungan masih dirasa kurang.
2017 RUU PPMI disahkan dalam menginterview Ketua Komisi Oleh sebab itu lahirlah UU PPMI
Rapat Paripurna DPR RI menjadi UU IX DPR RI Dede Yusuf awal yang menekankan pada perlindungan
PPMI. Peran negara pun diperkuat November lalu. Dikatakannya, pekerja migran.
untuk melindungi hak-hak pekerja UU PPMI memberikan tugas dan “Undang-undang terdahulu
migran Indonesia. Sudah kewajiban tanggung jawab yang besar kepada Nomor 39, memang bunyinya
negara menjamin hak, kesempatan, negara dalam keseluruhan proses adalah Undang-Undang Penempatan
dan memberikan perlindungan bagi dan kegiatan perlindungan sekaligus dan Perlindungan Tenaga Kerja
warga negaranya untuk memperoleh penempatan pekerja migran Indonesia. Dan isinya kontekstualnya
pekerjaan dan penghasilan yang layak Indonesia. adalah mengenai proses penempatan
di dalam maupun di luar negeri. Kehadiran negara lebih dominan itu sendiri, mulai dari rekrutmen,

10 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017