Page 11 - MAJALAH 155

foto : Arif/iw

Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan Pimpinan Baleg

pemberangkatan, penempatan, dan Perlindungan kepada pekerja migran Terakhir, pembiayaan pekerja migran
sebagainya. Tapi, perlindungannya Indonesia diberikan mulai dari dibebankan kepada pemberi kerja.
sedikit sekali,” ungkap Dede. desa, kabupaten/kota, dan provinsi Ketentuan umum dalam UU
Politisi Partai Demokrat ini sebelum bekerja, saat bekerja, hingga PPMI menjelaskan, perlindungan
menjelaskan, tahun 2000 Indonesia setelah bekerja. pekerja migran Indonesia adalah
sedang berusaha mentas dari krisis “Nah, daerah tidak boleh lepas segala upaya untuk melindungi
moneter dan lapangan pekerjaan tangan. Daerah juga menginisiasi kepentingan calon atau Pekerja
sangat kurang. Pemerintah pun mulai dari proses pendataan, Migran Indonesia dan keluarganya
membuat peraturan penempatan dokumentasi, termasuk pelatihan, dalam mewujudkan terjaminnya
pekerja ke luar negeri. Pasca krisis sehingga warganya tidak menjadi pemenuhan hak dalam keseluruhan
moneter 98, penempatan pekerja ke objek trafficking,” papar mantan kegiatan sebelum bekerja, selama
luar negeri terus didorong. Maka, aktor ini. Ketiga, lanjutnya, Layanan bekerja, dan setelah bekerja dalam
lahirlah UU No.39/2004 itu. Terpadu Satu Atap (LTSP) sebagai aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
Kini, zaman sudah berubah. sentra perlindungan pekerja migran Selain perlindungan sebelum
Kemajuan sektor ekonomi menuntut Indonesia. LTSP tempat administrasi bekerja, selama bekerja, dan
negara wajib membuka lapangan pekerja migran. Keempat, pelatihan setelah bekerja, UU PPMI juga
pekerjaan seluas-luasnya di dalam vokasi melalui balai latihan kerja. menjamin perlindungan sosial agar
negeri. Bekerja di luar negeri Kelima, perusahaan penempatan kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi
hanya menjadi opsi nomor sekian. pekerja migran Indonesia. UU ini dengan layak. “Yang kita berikan
Sementara generasi bangsa dituntut lebih menekankan peran besar itu memberikan perlindungan,
mampu membangun kemajuan Pemerintah dan mengurangi selain perlindungan yang umum,
bangsanya. Menurut Dede, ada tujuh peran swasta dalam penempatan kecelakaan kerja, kematian, atau gagal
isu krusial dalam UU PPMI. Pertama, dan perlindungan pekerja migran berangkat. Semua itu tertuang dalam
pemisahan tugas dan wewenang Indonesia. Keenam, jaminan sosial undang-undang. Terus ada pensiun,
kementerian dan badan secara tegas, pekerja migran Indonesia dialihkan pendidikan untuk keluarganya, dan
mengingat ada dualisme kewenangan. ke BPJS Ketenagarkejaan sesuai menyimpan dana untuk hari tua,”
Kedua, peran pemerintah daerah. UU sistem Jaminan Sosial Nasional. jelas Dede. n(eko)

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 11