Page 16 - MAJALAH 155

LAPORAN UTAMA

Mengutamakan Perlindungan TKI

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status
kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.
Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara
mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya.

asas yang menentukan klausul perlindungan pekerja migran
bahwa pemerintah Indonesia, 25 persennya penempatan.
wajib memberikan Klausul yang paling penting di situ
perlindungan penuh adalah untuk cost struktur TKI yang
terhadap setiap Warga akan bekerja di luar negeri itu zero
Negara Indonesia (WNI) cost. Jadi tidak boleh ada pungutan-
dalam keadaan apapun pungutan ke TKI yang akan bekerja
baik di dalam maupun di di luar negeri, semuanya harus
luar negeri. ditanggung majikan dan pemerintah,”
Paparan tersebut papar Irma.
menjadi prinsip Komponen biaya yang ditanggung
perlidungan kepada para oleh pengguna meliputi biaya visa,
pekerja migran, setelah paspor, pelatihan, agency fee, medical
pengesahan Undang- check, dan asuransi di Indonesia.
Undang Perlindungan “Misalnya untuk skil, penambahan
Pekerja Migran skil, pendidikan, dan lain sebagainya,
foto : Jay/iw Indonesia (PPMI). itu urusan pemerintah. Kalau untuk
biaya visa dan lain-lain itu ditanggung
Parlementaria menemui
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Anggota Komisi IX DPR majikan. Itu poin intinya. Jadi
RI, Irma Suryani sesaat meraka betul-betul bekerja di luar
sebelum mengikuti Rapat negeri dengan skil yang cukup, dan
ak-hak warga negara untuk Paripurna DPR, medio November perlindungan tehadap cost struktur
mendapatkan perlindungan lalu. Ia menegaskan, kini perlindungan dan perlindungan hukum yang betul-
Hmerupakan hak positif pekerja migran jadi isu penting dan betul terlindungi,” ungkap Irma.
(positive right), yang wajib dipenuhi utama dalam Undang-undang PPMI. Undang-Undang PPMI yang
secara aktif dan maksimal oleh negara. Selain perlindungan, Irma baru disahkan oleh DPR merupakan
Komitmen dan kemauan politik dari menjelaskan dalam undang-undang langkah terobosan dan instrumen
negara sangat menentukan dalam tersebut juga menekankan tentang zero yang sangat penting dalam melindungi
melaksanakan setiap kebijakan yang cost bagi pekerja migran. Pungutan- TKI, mulai dari pra penempatan
berhubungan dengan perlindungan pungutan liar dan yang tidak resmi hingga penempatan. Undang-undang
kewarganegaraan. Jika pemerintah kerap menghujani para calon pekerja ini akan memastikan seluruh proses
lemah dalam memenuhi hak-hak dan kita sebelum diberangkatkan ke negara mulai dari pra penempatan sampai
melindungi warga negaranya, maka penempatan. Setelah Undang-undang pascapenempatan pekerja migran
pemerintah telah melakukan kejahatan. ini disahkan, diharapkan tak ada lagi mendapatkan jaminan dan keamanan
Dalam Undang-Undang nomor 12 berbagai pungutan yang membebani dari negara.
tahun 2006 tentang Kewarganegaraan para tenaga kerja Inodonesia (TKI) Semua permasalahan yang menimpa
Republik Indonesia terdapat asas yang kini berubah nama menjadi WNI di luar negeri merupakan
perlindungan maksimum. Asas pekerja migran Indonesia. tanggung jawab bersama, baik dari
perlindungan maksimum adalah “Sebenarnya 75 persen itu berisi pemerintah dengan pembenahan

16 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017