Page 18 - MAJALAH 155

| SUMBANG SARAN

Menaruh Harapan pada UU Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Rapat Paripurna tanggal 25
Oktober 2017 yang lalu telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (RUU PPMI) menjadi Undang-Undang.

Indonesia dan keluarganya dalam istilah pekerja migran Indonesia,
mewujudkan terjaminnya pemenuhan dengan mengacu pada istilah migrant
haknya dalam keseluruhan kegiatan workers yang sering digunakan secara
sebelum bekerja, selama bekerja, dan internasional. Sebelumnya pekerja
setelah bekerja terkait aspek hukum, migran kita disebut dengan Tenaga
ekonomi, dan sosial. Kerja Indonesia (TKI).
UU PPMI memberikan tugas dan Selain itu, ada beberapa
tanggung jawab yang besar kepada perubahan krusial lain yang terdapat
Dina Martiany negara dalam keseluruhan proses dalam UU PPMI, antara lain:
P enyusunan sejak DPR-RI dan penempatan pekerja migran eksplisit mengenai tugas dan
1)
adanya pemisahan yang
maupun
kegiatan
perlindungan
RUU
PPMI
Indonesia. Negara akan menjamin
wewenang Menteri Tenaga Kerja
dimulai
Periode 2009-2014. Pada
kebijakan dan Kepala Badan sebagai
perlindungan bagi setiap warga
Periode 2014-2019 ini Komisi IX hak, kesempatan, dan memberikan (Menaker) sebagai pembuat
DPR-RI melakukan penyusunan negara tanpa diskriminasi untuk pelaksana kebijakan. Diharapkan
kembali draf RUU PPMI dan memperoleh pekerjaan dan ke depannya, tidak akan ada lagi
melakukan pembahasan dengan penghasilan yang layak, baik di dalam overlap kewenangan maupun dalam
Pemerintah. RUU PPMI merupakan maupun di luar negeri sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
RUU penggantian Undang-Undang keahlian, keterampilan, bakat, minat, 2) memberikan porsi peran
Nomor 39 Tahun 2004 tentang dan kemampuan. yang lebih besar bagi pemerintah
Penempatan dan Perlindungan daerah dari desa, kabupaten/kota,
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Perubahan Krusial dalam UU hingga provinsi dan mengurangi
Negeri (UU PPTKILN). Terdapat PPMI peran swasta;
delapan puluh persen perubahan Penyusunan UU PPMI dilakukan 3) penempatan Atase
substansial dalam RUU PPMI jika dengan mempertimbangkan Undang- Ketenagakerjaan pada Perwakilan
dibandingkan dengan UU PPTKILN. Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Republik Indonesia di negara
Undang-Undang Perlindungan Pengesahan International Convention tertentu;
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) On The Protection Of The Rights Of All 4) jaminan sosial bagi pekerja
terdiri dari 13 bab dan 91 pasal, Migrant Workers And Members Of Their migran Indonesia yang dilaksanakan
dengan menekankan pada prinsip Families (Konvensi Internasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan
perlindungan terhadap pekerja mengenai Perlindungan Hak-Hak Sosial (BPJS) dan termasuk dalam
migran dan anggota keluarganya. Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Sistem Jaminan Sosial Nasional
Perlindungan yang dimaksud adalah Keluarganya). Pelaksanaan kedua UU (SJSN);
segala upaya untuk melindungi ini diharapkan akan berjalan paralel. 5) pembentukan Layanan
kepentingan calon pekerja migran Adapun perubahan paling utama Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai
Indonesia dan/atau pekerja migran dalam UU PPMI yaitu digunakannya pusat layanan pekerja migran

18 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017