Page 23 - MAJALAH 155

yang berlebihan dengan kebijakan Terkait dengan kekhawatiran telekomunikasi telah terikat
pemerintah ini. Itu sifatnya waktu kita masyarakat terkait dengan potensi komitmen menjamin perlindungan
menyerahkan pemerintah sebetulnya penyalahgunaan data oleh pihak data pelanggan sesuai ISO 27001.
sudah memegang data juga dengan yang tidak bertanggung jawab, Terkait dengan Keamanan
NIK pribadi. Jadi kalau kita asal- Direktur Jenderal Penyelenggaraan data, Menurut Direktur Jenderal
asalan memasukkan NIK pasti akan Pos dan Informatika Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ditolak, dikarenakan mereka punya Komunikasi dan Telekomunikasi Kementerian Dalam Negeri Zudan
data yang berbasis e-ktp. Ahmad Ramli, menyatakan proses Arif Fakrullah ooperator tidak
“Jadi saya pikir ikuti saja dukung registrasi nomor seluler tersebut diberi akses untuk menyimpanya,
saja pada dasarnya untuk keamanan dijamin aman dari penyalahgunaan operator seluler hanya memiliki akses
kita bersama,” tegasnya. data pelanggan. Hal tersebut mencocokkan data kependudukan. n(as)
Terkait dengan perlindungan disebabkan semua operator
data pribadi yang diberikan,
dia menjelaskan pengguna
nomor seluler hanya
menyerahkan NIK dan
menyerahkan data-data
lain, yang data-data itu
sebenarnya sudah dipegang
pemerintah.
Misalnya seseorang
mempunyai e-ktp data-
datanya sudah dipegang,
kemudian mempunyai
tiga SIM card didaftarkan
dengan NIK yang berbeda-
beda itu akan ditolak. Itu
adalah semacam verifikasi
atas apa yang sebenarnya
kita miliki sehari-hari.
Jadi kalau memasukkan
data yang asal-asalan yang
tidak benar akan ditolak,
dan jika memasukan data
dengan yang benar maka
tidak ada yang akan ditolak.
“Saya pikir kita
memberikan NIK dan
data-data dalam berbagai
hal sudah biasa, seperti
Bank, organisasi-organisasi
lain. itu merupakan salah
satu yang tidak perlu
dikhawatirkan dan itu
sebenarnya apa mereka
sudah pegang data kita
hanya dicocokkan saja,”
politisi Hanura ini.

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 23