Page 26 - MAJALAH 155

[ LEGISLASI ]

ajaran lain yang dilarang. Apalagi yang
ingin mengubah ideologi,” kata dia.
Hadirnya Perppu ini mencermati
gelagat dan perkembangan dinamika
yang ada. Banyak ormas yang dalam
aktivitasnya mengembangkan paham
atau ideologi yang bertetntangan
dengan Pancasila dan UUD 1945.
Atas dasar itu negara berkewajiban
melindungi kedaulatan Negara
Kesatuan RI berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
Perppu merupakan penegasan
komitmen pemerintah terhadap
ideologi bangsa dalam rangka foto : Runi/iw
mempersatukan bangsa. “Pemerintah
punya keyakinan antara pemerintah Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria
dan DPR mempunyai komitmen yang Tunggal Ika adalah kata final,” Ormas) yang perlu direvisi.
sama menjaga ideologi Pancasila. jelasnya. Poin pertama, adalah
Bahwa Pancasila sebagai ideologi mengembalikan peran dan fungsi
bangsa merupakan sesuatu hal Point yang perlu direvisi yudikatif atau pengadilan. “Kita
yang sudah final. Pada prinsipnya Wakil Ketua Komisi II Riza Patria ini negara hukum, bukan negara
pemerintah terbuka untuk melakukan dari Fraksi Gerinda yang menolak kekuasaan. Kalau negara hukum harus
penyempurnaan terbatas dalam arti Perppu mencatat setidaknya ada kembali ke hukum. Berarti pengadilan,
urusan Pancasila, ideologi Pancasila, empat poin dalam Undang-Undang hukum sebagai panglima,” kata Riza.
UUD 1945, NKRI dan Bhineka tentang Organisasi Masyarakat (UU Kedua, mengenai tahapan

foto : doeh/iw

26 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017