Page 25 - MAJALAH 155

Ormas karena dianggap bertentangan
dengan azas negara hukum, yaitu
terbitnya Perppu malah menghapus
proses pengadilan dalam mekanisme
pembubaran ormas.
Meskipun telah disepakati
menjadi UU namun Perppu Ormas
masih menyisakan persoalan. Selain
berpotensi diuji materi ke Mahkamah
Kehormatan (MK) sejumlah fraksi di
DPR juga mengusulkan agar beberapa
pasal di dalam regulasi yang perlu
untuk segera direvisi. Seperti ancaman
hukuman dan pengenaan hukum
terhadap ormas. Pembubaran ormas foto : Arief/iw
tanpa adanya proses pengadilan dan
mengenai penafsiran ormas yang Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon
bertentang dengan Pancasila.
Atas dasar itu, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Komisi II sedang mempertimbangkan
Fadli Zon mengatakan, pimpinan Lukman Edy, baru-baru ini. Lukman substansi yg diajukan PKB dan
DPR akan mengkaji usulan sejumlah Edy yang membidangi permasalahan Demokrat sudah cukup? Kalau sudah
fraksi terkait revisi UU Ormas. Hal Ormas menyatakan Komisi II tengah cukup kita masukkan sebagai inisiatif
tersebut sebagai tindak lanjut dari menyiapkan draf untuk revisi UU PKB dan Demokrat. Atau misalnya
pengesahan Perppu Ormas yang telah Ormas. “Sudah kita siapkan. Ada mau meng-upgrade positioning dari
disetujui menjadi UU. “Kami akan tiga fraksi yang telah memasukan draf dua fraksi ini komisi bisa membahas
mengkaji persoalan yang menyangkut revisi. Yaitu PKB, Demokrat, PPP,” ini sebagai inisiatif Komisi II. Itu yang
keadilan, hukum, serta hak untuk ungkapnya. sedang disiapkan Komisi II,” jelasnya.
berserikat dan berkumpul dalam Namun, lanjut Lukman, pihaknya
peraturan perundangan tersebut,” sedang mempertimbangkan apakah Pemerintah sepakat
tegas Fadli beberapa waktu lalu. draf revisi yang diberikan sudah Menanggapi hal itu, Menteri
Hal senada juga disampaikan cukup mewakili. “Sekarang kami di Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo
mengatakan, sesuai arahan Presiden
Joko Widodo, pemerintah sepakat
Perppu Nomor 2/2017 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
direvisi secara terbatas. “Arahan dari
Presiden pemerintah terbuka ada
perubahan yang sifatnya terbatas,”
katanya.
Namun, Tjahjo menegaskan,
pihaknya sangat menolak ideologi-
ideologi yang bertentangan dengan
Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Bhinneka Tunggal Ika dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
foto : Runi/iw (NKRI). “Apapun yang berkaitan

atheisme,
komunisme,
dengan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy leninisme dan marxisme dan ajaran-

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 25