Page 27 - MAJALAH 155

pembubaran ormas, Gerindra menilai yang bisa menafsirkan Pancasila. daerah, harus diberdayakan dan
aturan pembubaran ormas saat ini dibina. Sehingga dapat memberikan
tak rasional yakni dengan menyurati Perppu Untuk Melindungi kontribusi positif bagi pembangunan
ormas bersangkutan dalam tujuh hari. Kesatuan RI nasional.
Padahal, seringkali surat peringatan Terbitnya Perppu Ormas Namun melihat dinamika yang ada,
telat disampaikan karena birokrasi memang menjadi polemik kencang dia menilai UU Nomor 17 Tahun 2013
yang rumit. “Yang lama kan 30 hari, di masyarakat sejak diterbitkan tentang Organisasi Kemasyarakatan
carilah waktu yang rasional. Ada pemerintah pada Juli lalu. Hizbut tidak lagi memadai sebagai sarana
peringatan tertulis, ada mediasi,” Tahrir Indonesia (HTI) yang untuk mencegah meluasnya ideologi
ujarnya dibubarkan pemerintah melalui yang bertentangan dengan Pancasila
Ketiga, terkait hukuman dan Perppu ini pun sempat mengajukan dan UUD NRI 1945, baik dari aspek
sanksi. Pihaknya menginginkan ada Judicial Review ke MK. substantif terkait dengan norma,
aturan hukuman dan sanksi yang Namun, Menteri Koordinator larangan dan sanksi serta prosedur
rasional. Dalam aturan saat ini, Bidang Politik Hukum dan Keamanan, hukum yang ada.
anggota ormas yang dibubarkan Wiranto mengatakan bahwa Perppu Antara lain, tidak terwadahinya
berpotensi dijatuhi hukuman pidana yang diterbitkan pada tanggal 10 asas hukum administrasi contrario
5 tahun sampai 20 tahun Juli 2017 itu dalam rangka tugas actus yaitu asas hukum bahwa
Di samping itu, Riza menilai lebih pemerintah yang melindungi segenap lembaga yang mengeluarkan izin atau
tepat jika pemimpin ormasnya saja bangsa dan tumpah darah Indonesia. yang memberikan pengesahan adalah
yang dijatuhi hukuman. Sedangkan Menurutnya, hal tersebut diwujudkan lembaga yang seharusnya mempunyai
pada aturan saat ini, anggota pasif dengan berbagai tindakan termasuk wewenang untuk mencabut atau
dalam sebuah ormas pun bisa dijatuhi menerbitkan berbagai peraturan membatalkan.
hukuman “Ini hukuman lebih berat perundangan, termasuk Perppu yang Kemudian, pengertian tentang
dari zaman kolonial Belanda,” kata tetap mengacu pada Undang-Undang ajaran dan tindakan yang bertentangan
dia. Republik Indonesia 1945. dengan Pancasila dirumuskan secara
Poin terakhir, pihaknya Terlebih diketahui organisasi sempit yaitu hanya sebatas pada
menginginkan agar pasal-pasal kemasyarakatan di Indonesia yang ajaran Atheisme, Marxisme dan
dalam UU Ormas tak menjadi pasal saat ini mencapai 344.039 ormas, Lininisme, padahal sejarah Indonesia
karet. Misalnya tafsiran “melanggar yang telah beraktifitas di segala membuktikan bahwa ajaran-ajaran
Pancasila”. Menurut dia, pemerintah bidang kehidupan, baik dalam lain juga bisa dan bertentangan
tidak bisa menjadi satu-satunya pihak tingkat nasional maupun di tingkat dengan Pancasila. n(ria)

foto : doeh/iw

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Menteri Dalam Negeri menandatangani Pengesahan Tingkat I RUU Ormas

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 27