Page 31 - MAJALAH 155

besarnya anggaran itu,” tandas politisi
asal dapil Jawa Tengah itu.
Dalam kesempatan berbeda,
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
mempertanyakan alasan banyak
pihak yang mempermasalahkan
rencana penataan kompleks parlemen,
termasuk pembangunan gedung baru.
Menurutnya, jika Indonesia mau
serius bernegara maka harus memiliki
kompleks parlemen yang besar.
Fahri mengungkapkan
keinginannya agar kompleks parlemen
bisa ditata menjadi lebih luas, misalnya
seperti kompleks parlemen di Amerika
Serikat. Fahri menyebutkan, Badan
Keahlian Dewan di Parlemen Amerika
bahkan memiliki tiga gedung.
“Kalau kami ingin kayak Amerika
Serikat, gedungnya banyak. Itu gedung foto : Jaka/iw
BKD (Badan Keahlian Dewan)
Amerika saja tiga gedung,” imbuh Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah
politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat
itu. Ada tahapan yang mesti didahulukan ini. Ia menambahkan, pembangunan
sebelum membangun gedung. gedung baru harus dikonsultasikan
Harus ada Perencanaan “Ini tidak serta merta langsung terlebih dahulu. “Izinnya belum keluar,
Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) bangun gedung. Harus ada ini masih diurus. Kan pembangunan
dan BK DPR RI Damayanti perencanaannya, konsultan perencana, gedung nggak kayak bangun rumah
menjelaskan pembangunan gedung konsultan manajemen konstruksi dulu, pakai IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
baru DPR tak serta merta langsung baru dibangun,” ujar Maya, panggilan saja, tapi kan macem-macem. Jadi, ya
dilaksanakan tahun 2018. Kendati akrab Damayanti, baru-baru ini. memang belum,” imbuh Maya.
anggaran penataan kawasan parlemen Maya menyebut, izin pembangunan Maya menambahkan, Rp 320,44
di DPR masuk dalam APBN 2018. gedung baru juga masih diurus saat miliar dari anggaran DPR sebesar Rp 5,7
triliun dialokasikan untuk membangun
gedung baru. Sementara Rp 281 miliar
untuk alun-alun demokrasi. Nantinya,
kata Maya, khusus untuk pembangunan
gedung baru itu, anggarannya bisa
menjadi multiyears.
“Ini kan nanti dari Kementerian
PUPR ada namanya analisa, biaya
berapa, terus nanti kita baru keluar dari
Menkeu izin multiyears. Tahun ini bisa
berapa, tahun depannya berapa, gitu,”
imbuh Maya, sembari memastikan,
foto : Jayadi/iw anggaran sebesar Rp 601 miliar itu

masih berupa pagu anggaran, sehingga
Plt Sekjen DPR RI Damayanti belum tentu digunakan seluruhnya. n(sf)

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 31