Page 30 - MAJALAH 155
P. 30

ANGGARAN







































             foto : Oji/iw


              Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto

                         Awasi Pembangunan Gedung Baru DPR





              Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 601 miliar untuk membangun gedung
              baru DPR RI pada APBN 2018. Direncanakan, rinciannya sebesar Rp 320 miliar untuk
              pembangunan gedung dan Rp 281 miliar sisanya untuk alun-alun demokrasi. Wakil Ketua
              DPR RI Agus Hermanto meminta proses pembangunan gedung baru DPR RI itu diawasi oleh
              seluruh pihak.
             “    Mari sama-sama kita awasi supaya   konstruksi,  hingga  perancangan  Kementerian Badan  Usaha  Milik

                                                                                Negara (BUMN). Dengan penyerahan
                                               seluruh Kompleks Parlemen. Penataan
                  pelaksanaannya
                                   transparan,
                  akuntabel,  dan  bisa diketahui
              semua orang. Tak perlu lagi ada pro dan   parlemen  itu meliputi alun-alun   tersebut,  Anggota DPR  dijamin tidak
                                                                                terlibat dalam pembangunannya.
                                               demokrasi, gedung, perpustakaan, dan
              kontra soal pembangunan gedung  ini   lainnya. Penataan Kompleks Parlemen   “Pelaksanaan  itu, DPR tidak
              karena anggarannya sudah dialokasikan   sangat diperlukan agar  DPR lebih   melaksanakan, kalau melaksanakan
              di APBN 2018,” kata Agus, baru-baru   representatif dan tertata.  malah  bahaya. Mendingan yang
              ini.                                Agus menambahkan, pelaksanaan   laksanakan  PUPR, bisa saja BUMN.
                 Politisi F-PD  itu memastikan,   pembangunan  akan  dieksekusi oleh   Dan  nanti yang berhubungan dari
              dana  itu untuk membayar  konsultan   Kementerian  Pekerjaan  Umum dan   Kesetjenan DPR  dan  Kementerian
              perencanaan   dan    manajemen   Perumahan  Rakyat (PUPR) atau    PUPR yagn akan menindaklanjuti dari



              30  | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35