Page 21 - MAJALAH 155

meningkatkan angka pengangguran Misalnya lewat pemberian alat nawacita dan visi Presiden Joko
sebanyak 66,621 orang untuk di tangkap gratis yang dinilai pemerintah Widodo yang menginginkan Indonesia
Jawa Barat, dan sekitar 3.982 kapal lebih ramah lingkungan. Namun hingga menjadi poros maritim dunia. Konflik
di Kalimantan Barat yang tidak bisa bulan November 2017 atau tepat berkepanjangan antara Menteri
melaut. satu bulan sebelum batas waktu akan Kelautan dan Perikanan dengan
Gelombang penolakan terhadap diberlakukannya peraturan menteri masyarakat (dalam hal ini nelayan)
peraturan menteri Susi itu pun terjadi tersebut, masih banyak nelayan yang telah menguras energy yang cukup
hampir di semua daerah pesisir. Bahkan belum mendapatkan alat tangkap baru banyak. Tidak sedikit waktu dan uang
pada selasa 11 Juli 2017 lalu ratusan yang diperbolehkan oleh pemerintah. terbuang percuma. Hal itu membuat
perwakilan nelayan yang tergabung “Di Kuburaya, Kalimantan Barat kinerja Menteri Susi yang cukup buruk.
dalam Aliansi Nelayan Indonesia sendiri hingga saat ini (awal november) Hal itu terbukti dengan temuan Badan
sempat menggelar aksi unjuk rasa di pemerintah baru memberikan alat Pemeriksa Keuangan (BPK) pada KKP
depan Istana Negara terkait Permen tangkap pengganti yang dinilai ramah yang mendapat predikat disclaimer.
tersebut. lingkungan baru 221 buah. Padahal “Dan hebatnya, tidak ada
Perwakilan Aliansi Nelayan masih ada sekitar 1400 nelayan satupun kelembagaan negara ini yang
Indonesia itupun berhasil bertemu (menurut data di lapangan ada 2500 mampu membuat Susi berdamai dan
dengan Kepala Staf Presiden (KSP) nelayan) Kuburaya yang seharusnya bergotong-royong dengan rakyat
Teten Masduki. Pada kesempatan itu menerima alat tangkap pengganti membangun negeri ini menjadi Poros
Teten sempat menyampaikan empat hal tersebut. Padahal hanya beberapa pekan Maritim Dunia,”kata Ono.
rekomendasi terkait kebijakan cantrang. lagi larangan penggunaan cantrang Daniel dan ono mengatakan
Pertama nelayan akan diberikan waktu akan diberlakukan secara tegas. bahwa Komisi IV DPR RI telah
hingga akhir 2017 untuk bisa melaut Dengan begitu nelayan harus bersiap- berulang kali melakukan desakan
dan menggunakan cantrang. Kedua, siap berhadapan dengan petugas jika terhadap pemerintah untuk segera
pemerintah berjanji melakukan kajian tetap akan melaut dengan alat tangkap meninjau ulang kebijakan tersebut.
lebih lanjut mengenai dampak dari yang dimiliki selama ini. Kondisi ini Bahkan diungkapkan Daniel sebagai
kerusakan lingkungan oleh cantrang. tentu sangat memprihatinkan bagi langkah akhir, pihaknya tidak segan
Apabila dalam kajian tersebut kami,”ujar Daniel. untuk menahan atau tidak menyetujui
tidak ditemukan bukti yang merusak Hal senada pun diungkapkan anggaran Kementerian KP jika
lingkungan dalam penggunaan alat Anggota Komisi IV DPR RI dari pemerintah belum menemukan solusi
tangkap seperti Cangkrang, maka Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono. atau kajian yang disepakati oleh nelayan
nelayan meminta cantrang dilegalkan Ia menilai kebijakan-kebijakan yang dan bisa meningkatkan kesejahteraan
secara nasional. Ketiga, Presiden dilakukan oleh Menteri Susi menciderai para nelayan. n(ayu)
berjanji akan mengunjungi sentra-
sentra perikanan yang memproduksi
ikan dengan menggunakan cantrang.
Dan keempat, Presiden Jokowi juga
berjanji akan menemui aliansi nelayan
secara langsung.
Sayangnya, menurut Wakil Ketua
Komisi IV DPR, Daniel Johan hingga
mendekati akhir tahun 2017 kajian yang
dimaksud belum juga didapat. Padahal
ketika sebuah aturan yang menyangkut
hajat hidup orang banyak disusun dan
diberlakukan, sejatinya juga dibarengi
solusi alternatif yang memudahkan
masyarakat untuk bisa menerima foto : Ayu/iw
aturan tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyerahkan bantuan peralatan kepada nelayan

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 21