Page 17 - MAJALAH 155

sistem dan mekanismenya, maupun politisi dari Fraksi Partai NasDem.
WNI terutama yang memilih jalur Pascareformasi, pergantian Pungutan-pungutan
menjadi seorang buruh migran ke luar pemerintahan selama ini tidak liar dan yang
negeri untuk menghidupi keluarganya. menunjukkan perubahan signifikan
Selanjutnya, untuk mencegah terhadap nasib pekerja migran yang tidak resmi kerap
meningkatnya kasus-kasus yang rentan dengan praktik perbudakan. menghujani para
merugikan pekerja migran Indonesia Setelah 72 tahun bangsa ini calon pekerja
maka diperlukan pembenahan memproklamasikan kemerdekaannya, kita sebelum
secara konkret dari pemerintah TKI yang bekerja sebagai PRT migran, diberangkatkan ke
selaku penyelenggara negara dengan sesungguhnya mereka belum benar- negara penempatan.
melakukan perbaikan mekanisme benar merdeka dari penjajahan dan
penempatan dan perlindungan WNI eksploitasi di tempat kerja. Melalui Setelah Undang-
khususnya yang bekerja di luar negeri Undang-Undang PPMI banyak undang ini disahkan,
agar kasus-kasus yang selama ini terjadi kalangan mengharapkan perubahan diharapkan tak
tidak terulang kembali. yang lebih baik dalam perlindungan ada lagi berbagai
“Karena, kan, salama ini TKI. pungutan yang
perlindungan belum di-handle Oleh karena itu, negara wajib
langsung oleh pemerintah, melalui melindungi warga negaranya di membebani para
Menteri Luar Negeri. Padahal, yang manapun ia berada, sebagaimana yang tenaga kerja
namanya perlindungan itu harus di- telah diamanahkan oleh isi pembukaan Inodonesia (TKI) yang
handle govermen. Kan, di luar negeri Undang-Undang Dasar 1945, alenia kini berubah nama
enggak boleh ada lawyer kita ke sana. terakhir yang berbunyi “…Pemerintah menjadi pekerja
Perlindungan itu pada hakikatnya Negara Indonesia yang melindungi
dilakukan pemerintah. Antara segenap bangsa Indonesia dan seluruh migran Indonesia.
pemerintah dengan pemerintah,” jelas tumpah darah Indonesia….” n(eko)

Sumber : https://breakingnews.co.id

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 17