Page 12 - MAJALAH 155

LAPORAN UTAMA

Memperkuat Peran Pemda

Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menunjang
kehidupannya. Sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, tak jarang memaksa sebagian
Warga Negara Indonesia (WNI) mengais rezeki ke negara lain. Bekerja di luar negeri merupakan

sebuah pilihan. Namun, negara wajib memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh
warganya yang memilih bekerja di luar negeri.

bergerak ketika ada pekerja terancam
hukum pancung. Untuk itu, deteksi
dini harus dilakukan, agar para pekerja
bisa diselamatkan.
UU PPMI yang baru ini berbeda
dengan regulasi sebelumnya yang
menekankan pada penempatan. Kini,
peran Pemda diperkuat dari tingkat
provinsi hingga desa. Sebaliknya,
peran swasta yang dahulu cukup
dominan sebagai penyedia informasi,
pengurusan dokumen, pendidikan,
dan pelatihan dikembalikan kepada
foto : kresno/iw Pemda. Dijelaskan politisi Golkar
ini, Pemda memiliki porsi cukup

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri besar mulai dari proses perektrutan,
penempatan, dan setelah penempatan.
Dengan dominannya peran
Pemda, otomatis peran swasta
arlementaria menemui Wakil kurangnya lapangan pekerjaan. Untuk tereduksi. Swasta hanya bisa
Ketua Komisi IX DPR RI memberikan perlindungan, fungsi menempatkan pekerja migran yang
PSyamsul Bachri sebelum negara harus dijalankan,” ujar Syamsul, sudah siap melalui Layanan Terpadu
mengikuti Rapat Paripurna DPR RI membuka perbincangan. Minimnya Satu Atap (LTSA). Menurut Syamsul,
medio November lalu. Komisi IX pekerjaan di dalam negeri, memang, peran daerah sangat diperlukan untuk
DPR RI telah menyelesaikan tugasnya jadi sumber pergerakan WNI mencari menghindari pemalsuan dokumen
merampungkan rumusan Undang- penghidupan ke negara lain. yang menyebabkan maraknya TKI
undang Perlindungan Pekerja Migran Negara harus hadir melindungi ilegal. Di sisi lain, UU PPMI ini
Indonesia (PPMI), menggantikan UU warganya yang mencari nafkah ke juga bersifat ekonomis, karena
No.39/2004 tentang Penempatan luar negeri. Pengalaman masa lalu, dapat memangkas kebutuhan biaya
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia memperlihatkan banyak pekerja transportasi dan akomodasi yang
di Luar negeri. migran menderita kekerasan fisik, harus dikeluarkan pekerja migran.
“Kita menghendaki semua warga pelecehan seksual, bahkan ada yang “Disamping penempatan, aspek
kita mendapatkan perkerjaan yang dihukum mati. Negara tak boleh perlindungannya ditonjolkan mulai
layak di dalam negeri. Tetapi faktanya, lagi membiarkan kasus-kasus itu dari pra penempatan, penempatan,
kan, negara belum mampu, karena terjadi lagi. Dahulu, pemerintah baru hingga pascapenempatan sehingga

12 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017