Page 15 - MAJALAH 155

Pekerja sektor ini masih membawa ingin menambah Atnaker lagi di
pengalaman pahit dan penderitaan “Dengan LTSP beberapa negara yang banyak pekerja
bagi sebagian pekerjanya. Indonesianya. Bila LTSP di bawah
Mayoritas mereka bekerja ini, tak ada lagi koordinasi Pemda, Atnaker di bawah
menjadi pembantu rumah tangga, calo-calo yang koordinasi Kemenlu.
buruh perkebunan, buruh pabrik, Atnaker, kata Okky, juga bisa
dan lain-lain. Sekali lagi pengiriman menghantui para mendidik para pekerja migran di
pekerja sektor ini dibatasi. Di pekerja migran luar negeri. Ketika sudah berada di
masa moratorium ini perlu banyak dalam mengurus negara penempatan, para pekerja itu
pembenahan administrasi dan dipantau dan dilindungi oleh Atnaker.
advokasi bagi pekerja informal. kelengkapan Inilah upaya DPR dan pemerintah
Sebaliknya, Pemerintah Indonesia administrasi yang maksimal dalam mengontrol,
sedang menggiatkan pengiriman mengawasi, dan melindungi para
pekerja profesional dengan skill sebelum berangkat pekerja migran. Bicara soal sanksi
mumpuni untuk memenuhi kebutuhan ke negara pidana dalam UU ini, sudah jauh lebih
tenaga kerja di sektor pertambangan, penempatan. LTSP baik. Para pejabat negara dilarang
perhotelan, perkapalan, dan lain-lain. menjadi komisaris, penasihat, atau
ini sebagai alat direksi perusahaan-perusahaan jasa
Remitansi Rendah kontrol, agar tak tenaga kerja.
Yang menarik, remitansi pekerja “Bila dilanggar, hukumannya
migran Indonesia ternyata masih ada lagi pengusaha diperberat 1/3 dari hukuman pidana
rendah bila dibandingkan Filipina. nakal yang mencuri yang ada. Hukuman pidana ini sudah
Padahal, Indonesia jauh lebih lebih baik, karena sudah mengatur
banyak mengirim pekerja migrannya umur pekerja atau anak di bawah umur bila melanggar.
daripada Filipina. Remitansi adalah menjerumuskan Semua ada hukumannya,” tegas Okky.
transfer uang yang dilakukan pekerja para pekerja ke Problem pekerja migran berawal
asing ke penerima di negara asalnya. di dalam negeri. Bila lapangan
Data menyebutkan, remitansi dalam human kerja di Tanah Air sudah memadai,
pekerja Indonesia Rp 119 triliun per tra€cking,” tentu para WNI tidak berbondong-
tahun, jauh di bawah Filipina yang bondong memburu pekerjaan ke
mencapai Rp 320 triliun walau pekerja luar negeri. Namun, disampaikan
migrannya sedikit. ungkap Anggota F-PPP ini lebih Okky, adalah hak asasi semua orang
Ini bukti bahwa mayoritas pekerja lanjut. Seperti diketahui, kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan yang
migran Indonesia bekerja di sektor dan profesionalisme pekerja erat diinginkannya.
informal. Jadi pengiriman uangnya ke kaitannya dengan pendapatan yang “Bila di negeri sendiri ada
Tanah Air juga kecil. Bila mayoritas diterima pekerja. Mengapa Filipina pekerjaan yang layak dari sisi
pekerja migran Indonesia berada di tinggi remitansinya, karena mereka pendapatan, tentu lebih enak bekerja
sektor formal, kemungkinan besar mengirim para manajer handal untuk di negeri sendiri daripada di negeri
uang yang dikirim untuk keluarganya perhotelan. orang. Dan selama pemerintah belum
di Tanah Air juga besar, karena gaji Ditambahkan Okky, untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang
seorang profesional di luar negeri meningkatkan kompetensi dan cukup bagi kalangan usia produktif,
sangat tinggi. perlindungan pekerja, selain ada maka harus dipastikan bahwa mereka
“Kemenaker sendiri pada 2017 LTSP di dalam negeri juga ada atase pergi sebagai pekerja migran dengan
ini sudah melakukan moratorium ketenagakerjaan (Atneker) di luar aspek perlindungan yang cukup.
atau zero TKI informal. Pemerintah negeri. Atnaker ini berisi Kemenaker Program Pak Jokowi yang ingin
punya roadmap dan tujuan bahwa dan Kemenlu. Sejauh ini, Indonesia menciptakan 10 juta lapangan kerja
pengiriman pekerja migran selanjutnya baru memiliki empat Atnaker di baru selalu kita soroti,” tutur politisi
adalah untuk pekerja formal,” luar negeri. Untuk itu, pemerintah dari dapil DKI II ini. n(mh)

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 15