Page 19 - MAJALAH 155

Indonesia yang diselenggarakan Setelah pengesahan ini, perlu segera asasi manusia, demokrasi, keadilan
secara terpadu dan terintegrasi oleh dilakukan sosialisasi UU PPMI sosial, kesetaraan dan keadilan
perangkat daerah dan Pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat, gender, nondiskriminasi, anti-
Pusat yang berada dalam satu terutama terhadap calon atau pekerja perdagangan manusia, transparansi,
tempat. Hal ini dalam rangka migran Indonesia di dalam maupun akuntabilitas, dan berkelanjutan.
memberikan pelayanan penempatan luar negeri, agar mereka lebih Untuk efektivitas pelaksanaan
dan pelindungan yang mudah, memahami hak-haknya. Kemudian UU PPMI, Pemerintah diharapkan
murah, cepat, dan aman; dan dalam pelaksanaannya, perlindungan dapat segera menyusun berbagai
6) pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia peraturan turunan yang diamanatkan
yang tidak lagi dapat dibebankan membutuhkan pengawasan dan dalam UU PPMI. Pemerintah daerah
pada pekerja migran Indonesia. penegakan hukum yang tegas. diharapkan segera membentuk
Dalam UU PPMI diatur pula LTSA sebagaimana diamanatkan
sehingga
unt
PP
ole
uk
se
t
larangan bagi setiap orang untuk olehh UUUU PPMI,MI, sehing g a
larang
iap
orang
an bagi
e
perbaikan
memperc
pat
dapat
menempatkan pekerja migran
me ne mpatkan pe k e r ja mig ran dapat mempercepat perbaikan
k
ang
ara y
e
r
mpatan pe
sia k
ne
e
g
Indone
Indonesia ke negara yang pelayanan penempatan pekerja
pe
la
ne
yanan pe
ja
dinyatakan tertutup migran Indonesia di
dan negara tujuan daerah asal. Pemerintah
penempatan yang tidak desa diharapkan dapat
mempunyai peraturan menjalankan tugas dan
per undang-undangan tanggung jawabnya untuk
yang melindungi tenaga melakukan verifikasi data
kerja asing, tidak dan pencatatan calon
memiliki perjanjian pekerja migran yang
tertulis antara pemerintah berasal dari wilayahnya;
negara tujuan penempatan serta melakukan
dan pemerintah Republik pemberdayaan terhadap
Indonesia, dan/atau pekerja migran dan anggota
any
a. Di sisi lain,
k
siste
luarg
e
memiliki
idak
t tidak memiliki sistemm keluarganya. Di sisi lain,
K
dan/atau
e
K
an
me
euang
nte
sosial
jaminan
jaminan sosial dan/atau Kementerianrian Keuangan
jug
be
untuk
ang
melindungi
har
asuransi
asuransi y yang me lindungi jugaa harusus bersiaprsiap unt uk
ang
me
pekerja asing. Saat ini, dalam
ukan
pe
nt
mbe
g
ng
pe k e r ja asing . Saat ini, dalam menganggarkanarkan pembentukan
prakt ikny a, me skipun ada k e te nt uan LTSA di daerah.rah.
L
praktiknya, meskipun ada ketentuan
TSA di dae
memang
moratorium penempatan TKI ke UU PP MI memang tidak
morat
an TKI k
t
orium pene
mpat
idak
UU
PPMI
e
api masih t
ur T
memenuhi
t
ah, te
ng
e
et
Timur Tengah, tetapi masih tetap sepenuhnyauhnya dapatdapat me men uhi
Tim
pe
n
ap
se
e
tapi UU ini
cara ile
g
an se
ada pe
mberangkat
al
harapan set
iap pihak, t
ada pemberangkatan secara ilegal harapan setiap pihak, tetapi UU ini
dan tidak prosedural. Dengan adanya Pengawasan ter sebut mengusung semangat dan harapan
UU PPMI ini, akan terbentuk suatu diperlukan untuk memantau baru untuk memperbaiki sistem
sistem baru perlindungan dan tata pelaksanaan perlindungan sebelum perlindungan pekerja migran
kelola penempatan pekerja migran bekerja, selama bekerja, dan setelah Indonesia, sehingga para pahlawan
Indonesia, yang diharapkan dapat bekerja; sedangkan penegakan devisa tersebut dapat bekerja dengan
mengoreksi berbagai kelemahan hukum meliputi sanksi administratif aman dan terlindungi. Termasuk
dalam sistem yang sedang berjalan dan sanksi pidana. UU PPMI memberikan perlindungan dan
saat ini. hendaknya dapat diimplementasikan pemberdayaan terhadap anggota
berdasarkan asas-asas perlindungan keluarganya.*** n
Harapan Terhadap UU PPMI pekerja migran sebagaimana yang Oleh:
Lahirnya UU PPMI ini sangat tercantum dalam Pasal 2 UU PPMI, Dina Martiany
Peneliti muda bidang Kesejahteraan Sosial
ditunggu-tunggu oleh para pekerja yaitu: keterpaduan, persamaan hak, dengan Kepakaran Studi Khusus Gender, Pusat
migran dan stakeholders terkait. pengakuan atas martabat dan hak Penelitian Badan Keahlian DPR-RI.
Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 19