Page 14 - MAJALAH 155

LAPORAN UTAMA

Mengontrol Lewat Satu Pintu balai-balai latihan kerja (BLK) juga
menerbitkan perizinan sebelum para
pekerja diberangkatkan. Menurut
Okky, UU ini sudah mengakomodir
Sejak UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) semua bentuk perlindungan dan
disahkan, ada perubahan mendasar dalam melindungi para pengawasan terhadap para pekerja
pekerja migran atau yang lebih dikenal dengan tenaga kerja migran. Harapannya, para pekerja itu
sejahtera hingga pulang kembali ke
Indonesia (TKI). UU ini tidak saja menutup celah percaloan,
kampung halamannya.
tapi juga menertibkan administrasi para calon pekerja migran.
Ia mengimbau, agar BLK di daerah
Inilah rumusan regulasi yang mensejahterakan pekerja harus betul-betul menyelenggarakan
migran Indonesia. latihan kerja bagi para calon pekerja
migran. Jam pelatihan diatur sesuai
A wal tengah kesibukan dalam satu ruangan. “Dengan tidak boleh diberangkatkan sebelum
jumlah calon pekerja migran. Mereka
lalu,
November
di
LTSP ini, tak ada lagi calo-calo yang
menyelesaikan pelatihan. Selama ini,
aktivitas reses di dapilnya,
diberangkatkan sebelum pelatihannya
Parlementaria menghubungi Anggota menghantui para pekerja migran banyak pekerja yang sudah langsung
mengurus
kelengkapan
dalam
Komisi IX DPR RI Okky Asokawati administrasi sebelum berangkat selesai. Akibatnya, kompetensi pekerja
lewat sambungan telepon. Okky ke negara penempatan. LTSP ini Indonesia kalah bersaing dengan
begitu intens memberi perhatian pada sebagai alat kontrol, agar tak ada lagi negara lain.
persoalan pekerja migran. Ia ikut aktif pengusaha nakal yang mencuri umur Aksi kekerasan yang kerap diderita
mengarsiteki lahirnya UU PPMI ini. pekerja atau menjerumuskan para pekerja Indonesia, salah satunya
Banyak hal baru yang diatur dalam UU pekerja ke dalam human trafficking,” karena tak tuntas mengikuti pelatihan.
ini dibanding UU lama yang mengatur jelas Okky. Lewat BLK, kompetensi pekerja
pekerja migran. Perlindungan betul- Semua perusahaan swasta, terus ditingkatkan untuk menunjang
betul dioptimalkan. sambung Okky, yang ingin mengirim kesejahteraan. Diungkapkan
Akses jaminan sosial untuk pekerja migran harus melewati LTSP Sekretaris Dewan Pakar PPP ini,
pekerja migran sudah terintegrasi tersebut. Peran Pemda pun diperluas pengiriman pekerja migran untuk
dengan BPJS. Tidak hanya pekerja dari biasanya. Selain menciptakan sektor informal masih dimoratorium.
migran yang bekerja di sektor formal
dan informal saja, para anak buah
kapal (ABK) yang bekerja di kapal
berbendera asing juga termasuk
pekerja migran yang mendapat
perlindungan UU ini. Berkaca pada
pengalaman yang menyedihkan
dan banyaknya kasus perdagangan
orang (human trafficking), DPR dan
pemerintah pun sepakat perlu ada
layanan terpadu untuk memudahkan
kontrol.
Dalam UU PPMI pemerintah
diamanahkan membentuk layanan
terpadu satu atap (LTSP) yang
menempatkan Kemenaker (regulator), foto: Oji/iw
BNP2TKI (operator), dan pengusaha
pengerah tenaga kerja (eksekutor) Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati

14 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017