Page 13 - MAJALAH 155

adalah tenaga-tenaga profesional sambungnya. Sementara soal sistem
sehingga hak dan kewajibannya jaminan sosialnya sudah dijamin oleh
“Kita menghendaki
dapat diatur sebaik mungkin. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
semua warga kita Perjanjian kerja antara pekerja dengan (BPJS) Ketenagakerjaan. Mungkin
mendapatkan majikannya di luar negeri dilakukan belum semua aspek dijamin BPJS.
di bawah koordinasi perusahaan yang Namun, BPJS diberi kewenangan
pekerjaan yang layak mengantarkannya. UU PPMI juga bermitra dengan lembaga-lembaga

di dalam negeri. mengamanatkan adanya pembagian di luar negeri untuk memberi
tugas secara rigit antara Kementerian perlindungan itu.
Tetapi faktanya, kan, Tenaga Kerja dan BNP2TKI. Salah Diharapkan, tata kelola yang
negara belum mampu, satunya, ada atase tenaga kerja di lebih baik dapat memperkuat aspek
luar negeri yang bertugas memantau perlindungan kepada pekerja migran
karena kurangnya keberadaan pekerja migran. Indonesia, sekaligus mengoreksi

lapangan pekerjaan. Diharapkan tidak akan ada lagi praktik-praktik yang selama ini
pekerja migran yang tidak terdata merugikan pekerja migran. Perbaikan
Untuk memberikan dan lembaga ini yang bertanggung layanan pekerja migran sudah
perlindungan, jawab terhadap keselamatan dan dilakukan lewat pengesahan UU
perlindungan TKI di luar negeri. PPMI. Diharapkan tak ada lagi pekerja
fungsi negara harus “Itu aspek yang menguat dalam migran yang menderita kekerasan atau

dijalankan,” ujar UU PPMI,” ulasnya. Badan ini tersangkut kasus hukum di negara
bertanggung jawab secara langsung penempatan.
Syamsul, membuka kepada Presiden melalui Menteri “UU PPMI ini menempatkan
perbincangan. Tenaga Kerja dan dipercayakan oleh perlindungan negara terhadap
negara untuk mengambil langkah- pekerja migran sebagai prioritas,
Minimnya pekerjaan langkah komprehensif dalam sekaligus merupakan komitmen untuk

di dalam negeri, memberikan perlindungan TKI. menjalankan Konvensi Internasional
“Artinya akan tetap ada mengenai Per-lindungan Hak-Hak
memang, jadi sumber koordinasi, dimana BNP2TKI Seluruh Pekerja Migran dan Anggota
pergerakan WNI bekerja sesuai fungsinya, tetapi dalam Keluarganya, yang telah diratifikasi
pertanggungjawabannya melalui oleh Indonesia dalam UU Nomor 6
mencari penghidupan Kemenaker kepada Presiden,” Tahun 2012,” ungkapnya. n(ann)

ke negara lain.

pekerja migran kita bisa terlindungi
dari keberangkatannya sampai dia
kembali ke Tanah Air,” papar anggota
DPR lima periode ini. Kemajuan
lain yang patut diapresiasi, sambung
Syamsul, ialah pemberian jaminan
terhadap hak-hak pekerja migran
dan anggota keluarganya, anak buah
kapal, dan pekerja migran perikanan
yang sebelumnya belum tersentuh
perlindungan, kini mendapat perhatian Sumber : https://breakingnews.co.id
negara.
Ia menambahkan, kelak pekerja
migran yang dikirim ke luar negeri

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 13