Page 7 - MAJALAH 155

melewati LTSP tersebut. menggantikan peran Kedubes migran. Pengiriman pekerja di sektor
Anggota Komisi IX DPR RI Indonesia di negara yang belum ada non formal masih dimoratorium.
Okky Asokawati menuturkan, peran atase tenaga kerjanya. Pengiriman pekerja migran
LTSP sangat strategis untuk menekan Selama ini, peran Kedubes profesional sangat terkait dengan
percaloan di balik rekrutmen calon yang mestinya menjalankan fungsi besarnya remitansi. Remitansi adalah
pekerja migran. “Dengan LTSP ini, diplomatik kerap disibukkan transfer uang yang dilakukan pekerja
tak ada lagi calo-calo yang menghantui dengan urusan pekerja migran yang migran ke penerima di negara asalnya.
para pekerja migran dalam mengurus tersandung masalah di negara asing. Data menyebutkan, remitansi pekerja
kelengkapan administrasi sebelum Dengan adanya atase, pekerja migran Indonesia Rp 119 triliun per tahun,
berangkat ke negara penempatan. terfasilitasi untuk mengadukan jauh di bawah Filipina yang mencapai
LTSP ini sebagai alat kontrol, agar tak masalah ketenagakerjaan. Begitulah Rp 320 triliun. Padahal, pekerja
ada lagi pengusaha nakal yang mencuri UU memberi perhatian. Setelah pra migran Indonesia jauh lebih banyak
umur pekerja atau menjerumuskan dan saat penempatan, perhatian daripada Filipina. Ternyata, remitansi
para pekerja ke dalam human UU ini juga tertuju ke persoalan yang rendah disebabkan Indonesia
trafficking.” pascapenempatan. Bagaimana para banyak mengirim pekerja non formal.
Bahkan, kini tak ada lagi pungutan pekerja itu kembali ke Tanah Air Berbeda dengan Filipina yang
apapun bagi calon pekerja yang ingin dengan aman dan sejahtera. justru mengirim para pekerja
mencari penghidupan ke negeri jiran. Fahri menyatakan, ketika tak profesionalnya ke luar negeri. Gaji
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani tersandung masalah, para pekerja seorang profesional sangat tinggi.
menjelaskan, biaya pendidikan, migran itu dielu-elukan sebagai Jadi mereka yang bergaji tinggi pasti
peningkatan skill, dan asuransi pekerja pahlawan devisa sekaligus pahlawan akan mengirim uang ke negerinya
jadi urusan pemerintah. Sedangkan bagi keluarganya. Sebaliknya, ketika sendiri dalam jumlah yang besar pula.
biaya visa ditanggung majikan. pulang ke Tanah Air dengan segudang Di sinilah perspektif memandang
Pengurusan betul-betul gratis. masalah, mereka datang dengan peluang kerja di luar negeri perlu
Balai-balai latihan kerja di penuh pilu dan penderitaan. Kembali diubah. Disampaikan Fahri, peluang
daerah segera digalakkan oleh ke keluarganya dalam kondisi tidak bekerja di luar negeri harus dilihat
setiap Pemda, agar pekerja migran berdaya. Kondisi seperti ini tak boleh sebagai bisnis profesional.
memiliki skill mumpuni sebelum terjadi. Pekerja migran harus tetap Dan negara bisa mengirim
diberangkatkan. BLK harus betul- mendapat perlindungan saat kembali. diaspora profesionalnya untuk
betul menyelenggarakan latihan kerja. “Ini tidak baik, sehingga ada mengisi lapangan kerja yang kosong
Jam pelatihan diatur sesuai jumlah presser mental pada pekerja itu. Siapa di luar negeri. Mengirim pekerja
calon pekerja migran. Calon pekerja sih yang tidak terpukul setelah dielu- profesional akan menghasilkan lebih
tidak boleh diberangkatkan sebelum elukan sebagai pahlawan, tiba-tiba banyak devisa dan remitansi. Untuk
menyelesaikan pelatihan. Selama ini, sekarang tidak dihargai. Maka nanti itu pengiriman pekerja migran perlu
banyak pekerja yang sudah langsung ada asuransi yang mengatur melalui dikelola secara serius. Fahri pun
diberangkatkan sebelum pelatihannya BPJS, agar pulang ke Tanah Air mengungkapkan, dua negara yang
selesai. Akibatnya, kompetensi pekerja dengan penuh bekal dan bisa memulai selama ini memberikan gaji besar
Indonesia kalah bersaing dengan usaha sendiri,” ungkap Fahri. kepada pekerja profesionalnya adalah
negara lain. Kini, perlindungan pekerja migran Amerika dan Qatar. Mereka yang
Atase Tenaga Kerja yang selama juga diperluas jangkauan profesinya. bekerja di dua negara itu remitansinya
ini hanya ada di empat negara, segera Dijelaskan Wakil Ketua Komisi IX pun besar.
ditambah. Peran atase penting agar DPR Syamsul Bachri, para anak Akhirnya, inilah rumusan regulasi
lebih fokus menangani persoalan buah kapal (ABK) yang bekerja yang tidak saja penuh pemberdayaan,
yang membelit pekerja di negara- di kapal-kapal asing dan pekerja tapi juga perlindungan dan
negara penempatan. Atase ini migran perikanan juga mendapat pengawasan. Harapan bangsa ini, para
berisikan Kementerian Luar Negeri perlindungan yang sama dalam UU pekerja migran Indonesia sejahtera
dan Kementerian Tenaga Kerja. PPMI. Pekerja profesional masih hingga pulang kembali ke kampung
Peran atase, kata Fahri, sepenuhnya diutamakan dalam pengiriman pekerja halamannya. n(tim laput)

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 7