Page 5 - MAJALAH 155

UU Ketenagakerjaan, Imigrasi wenang dengan memperlakukan intimidasi dengan melakukan
dan Lingkungan Hidup. Hal ini karyawan/ buruh sebagai berikut : pemutihan data karyawan secara
sangat berdampak secara luas bagi a. Perusahaan menelantarkan sepihak.
kesejahteraan sosial masyarakat dalam karyawan selama 4 bulan tanpa gaji, Pengadu memohon agar Komisi
menjalani kehidupan, ditambah lagi fasilitas maupun pekerjaan, padahal IX DPR RI memberikan pengawasan
dengan aparatur negara yang tidak mereka masih berstatus karyawan yang atas permasalahan tersebut dan apabila
menjalankan tugas dan fungsi pokok tetap yang masuk kerja sesuai ketentuan ditemukan pelanggaran agar ditindak
yang telah diatur dalam Peraturan perusahaan. sesuai ketentuan perundang-undangan
Pemerintah secara benar. b. Karyawan yang berjumlah yang berlaku. n
Bahwa lemahnya fungsi 28 yang diperlakukan secara tidak
pengawasan dan tidak adanya manusiawidengan menempatkan Firmansyah Mardanoes,
tindakan Dinas tenaga Kerja maupun mereka di area kamar kecil (WC) dalam Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi Banten membuat perusahaan.
perusahaan bertindak sewenang- c. Perusahaan melakukan

Permohonan Dukungan Kegiatan LSM

Disampaikan permohonan surat a. Mengawasi dan mengawal narkoba dan terorisme yang
dukungan untuk melaksanakan penggunaan anggaran APBN/APBD di bertentangan hukum dan merugikan
pengawasan yang berkaitan dengan segala bidang. Negara.
anggaran APBN/APBD serta b. Mengawasi dan mengawal d. P endamping an,
mengawasi kebijakan publik oleh DPC kebiajakan dan kinerja pemerintah serta pemberdayaan dan Advokasi terhadap
LSM Komunitas Pengawas Korupsi lembaga public yang menggunakan masyarakat. n
Kab. Lahat. Prov. Sumatera Selatan. anggaran APBN/APBD.
Adapun kegiatan yang akan c. Turut serta pemberantasan Dadang Batra, Lahat, Sumatera
dilakukan adalah sebagai berikut : Korupsi, Kolusi, Nepotisme, pungli, Utara

Perlindungan Hukum bagi

Masyarakat Pemilik Tanah Perkara

Saya adalah tokoh masyarakat Air dengan putusan Landrat No.90/1931, dengan putusan perkara No.90 Tahun
Pecah, Koto Tangah, Padang, Sumatera dengan amar putusan menolak gugatan 1931, tanggal 16 Mei 1931.
Barat, selaku kuasa dari ahli waris Nona penggugat, namun ahli waris Makboet Selain itu pada tanggal 26 Maret
Oeban yang bernama Lin Kum Ban yang bernama Jinun mengajukan 2010 telah dilaksanakan eksekusi
menyampaikan bahwa pada tahun permohonan eksekusi tanggal 7 Agustus terhadap objek perkara yang sama
1931 antara Naamloze Vennootsckspl tahun 1982, dan atas permohonan yaitu No.90 Tahun 1931 dan pada
Exploitatie Van Omroerende tersebut Pengadilan Negeri Kelas tanggal 17 Maret 2016, PN. Padang
Goederen selaku penggugat dengan I.A Padang mengeluarkan penetapan juga melakukan kesalahan yaitu
Makboet selaku tergugat I dan Oesoes Eksekusi dengan Nomor 35/1982 mengeksekusi pada objek yang
selaku tergugat II terjadi sengketa tanah Padang. berbeda, perkara perdata No.90 Tahun
yang terletak di Kelurahan Tunggul Pada Tanggal 15 Desember 1982 1931 tersebut. n
Hitam. telah dilakukan Sita Eksekusi oleh
Bahwa pada tanggal 16 Mei Pengadilan Negeri Padang dan petugas Mizar, Masyarakat Kelurahan
1931 perkara tersebut telah diputus ukur Badan Pertanahan Kota Padang, Air Pecah, Padang, Sumatera Barat

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 5