Page 6 - MAJALAH 155

PROLOG

Regulasi yang Memberdayakan Pekerja Migran

Regulasi paling mutakhir telah tersusun yang khusus memberi perlindungan pada para
pekerja migran Indonesia. Peran pemerintah terutama Pemda dalam rekrutmen dan
penempatan diperluas, bahkan diperkuat. Sebaliknya, peran swasta yang selama ini
dominan direduksi. Titik berat perlindungan jadi topik sentral undang-undang (UU) yang
baru saja disahkan DPR RI.

nilah UU Perlindungan Pekerja dihukum mati. Cerita pilu tak boleh itu rekrutmen dilakukan. Di tempat
Migran Indonesia (PPMI) yang ada lagi seiring pengesahan UU PPMI itu pula pengurusan dokumen dan
Imenjadi payung perlindungan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Fahri penempatan dilakukan.
bagi pekerja migran Indonesia Hamzah menjelaskan, persoalan yang Isi LTSP adalah Kementerian
yang dahulu bernama Tenaga Kerja membelit pekerja migran dimulai saat Tenaga Kerja sebagai regulator,
Indonesia (TKI). Semua level rekrutmen oleh swasta. BNP2TKI sebagai operator, dan
perlindungan segera diberikan kepada Pencurian usia dan dokumen yang perusahaan swasta pengerah tenaga
para pekerja migran dari mulai pra tidak lengkap kerap menjerumuskan kerja sebagai eksekutor. Calon
penempatan, saat penempatan, dan calon pekerja ke jurang derita. pekerja tak perlu mengurus dokumen
pascapenempatan. Bahkan, penjualan manusia (human ke banyak tempat yang memakan
Semua ini dilakukan agar kasus- trafficking) mewarnai rekrutmen waktu dan biaya. Diharapkan dengan
kasus yang menimpa pekerja migran pekerja migran. Kini, dengan UU adanya LTSP, layanan semakin
bisa diminimalisir, bahkan zero PPMI, kantong-kantong rekrutmen efektif dan cepat. Tak ada lagi
insiden. Kita selalu pilu membaca pekerja dievaluasi. UU ini telah penumpukan kewenangan di satu
dan mendengar pekerja migran mengamanatkan terbetuknya Layanan tangan. Perusahaan swasta yang
Indonesia disiksa, diperkosa, bahkan Terpadu Satu Atap (LTSP). Di LTSP ingin mengirim pekerja migran harus

6 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017