Page 33 - Stabilitas Edisi 189 Tahun 2022

arus diakui, Indonesia yang akan berdiri independen beserta
agak terlambat merespons rumusan sanksi-sanksinya.
perkembangan digital. Dalam perkembangan terakhir
HKetika perebutan data disepakati pembentukan lembaga yang
menjadi fenomena yang tidak bisa bersifat independen itu akan diserahkan
dihindari lagi di tengah kesadaran kepada Presiden. Nantinya, lembaga
betapa pentingnya sebuah informasi pengawas ini akan bertanggung jawab
warga negara pada zaman ini, Indonesia langsung kepada Presiden. “Lembaga
menjadi bulan-bulanan pihak lain. Hal independen yang akan terbentuk nanti
itu bisa dilihat dengan gamblang di dapat bekerja efektif dalam melindungi
saat seringnya data warga negara yang data pribadi masyarakat. Masyarakat
dibobol dan bocor serta dijual di dunia menaruh harapan besar kepada Negara
maya. agar data pribadi mereka aman, dan agar
Kebocoran data pelanggan rakyat Indonesia maupun bangsa ini
perusahaan listrik dan IndiHome, terlindungi dari serangan siber,” kata
perusahaan penyedia jaringan internet Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada
dan TV Kabel yang baru tejadi Agustus Hafid.
lalu hanyalah puncak gunung es dari Adapun naskah final RUU PDP
banyaknya kasus serupa di Indonesia. terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi
Sebelumnya secara bertubi-tubi dalam malah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab
tiga tahun belakangan, kebocoran data serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU
juga sudah terjadi mulai dari perusahaan PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan Pratama Dahlian Persadha
marketplace hingga aplikasi pinjaman awal pemerintah pada akhir 2019 yakni
online, dari perusahaan negara hingga sebanyak 72 pasal.
perusahaan swasta. Salah satu pasal krusial yang bisa Masalah utama
Hampir semua pihak yang menjadi meningkatkan pemahaman masyarakat
pemangku kepentingan keamanan data akan pentingnya data ada pada Pasal masih banyaknya
sepakat bahwa penyebab utama dari 4 naskah tersebut. Di situ disebutkan kebocoran adalah
kondisi kerentanan data di Indonesia bahwa Pemilik Data Pribadi berhak
adalah ketiadaan aturan primer yang bisa meminta Informasi tentang kejelasan belum adanya uu
menjadi pedoman. Ya, memang undang- identitas, dasar kepentingan hukum, Perlindungan Data
undang yang mengatur bagaimana tujuan permintaan dan penggunaan
seharusnya data pribadi warga itu dijaga, Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak Pribadi. uu PDP ini
serta sistem yang seharusnya dimiliki yang meminta Data Pribadi. Selama bila benar-benar
oleh semua institusi pemegang data ini masyarakat merasa tidak punya
warga, masih belum terbit. hak untuk meminta informasi kepada nanti powerful
“Masalah utama masih banyaknya lembaga pengelola data mereka harusnya bisa
kebocoran adalah belum adanya UU mengenai penggunaannya. Pada akhirnya
Perlindungan Data Pribadi. UU PDP disinyalir inilah yang membuat data menjadi senjata
ini bila benar-benar nanti powerful tersebut dengan mudah berpindah ampuh untuk
harusnya bisa menjadi senjata ampuh tangan secara bebas. melindungi data
untuk melindungi data pribadi Selain itu ada juga dalam Pasal 67
masyarakat maupun data milik Negara,” yang menyatakan “Setiap orang yang pribadi masyarakat
kata Pratama Dahlian Persadha dengan sengaja, dan melawan hukum maupun data milik
Chairman Lembaga Riset Keamanan memperoleh atau mengumpulkan data
Siber dan dan Komunikasi (CISSReC) pribadi yang bukan miliknya dengan negara.
Rancangan UU Perlindungan Data maksud untuk menguntungkan diri
Pribadi sebenarnya sudah dibahas sendiri atau orang lain yang dapat
sejak 2016. Setelah pembahasan selama mengakibatkan subjek data pribadi
6 masa sidang, DPR dan Pemerintah terancam pidana penjara maksimal 5
menyepakati sejumlah isu krusial. Salah tahun. Atau denda paling banyak Rp 5
satunya terkait Lembaga Pengawas PDP miliar,” Kemudian pada ayat berikutnya

www.stabilitas.id Edisi 189 / 2022 / Th.XVIII 33