Page 25 - Stabilitas Edisi 185 Tahun 2022

jika tidak mau perekonomian berjalan ke
arah tubir jurang keterpurukan.
Salah satu yang menyedot perhatian
adalah praktik penggunaan mata uang
kripto. Mata uang berbasis teknologi
blockchain yang dipromosikan untuk
menjadi alat transaksi sejak satu
dasawarsa lalu, terus mengalami
perkembangan. Meski menghadapi
tembok tebal aturan dari bank sentral
yang melarang penggunaannya untuk
alat tukar, para pegiat cryptocurrency
mengambil jalan memutar.
Kebingungan otoritas dalam
mengatur transaksi digital berbasis
blockchain yang marak memang tidak
hanya terjadi di Indonesia. Di negara­
negara lain yang lebih maju masalah
yang sama juga muncul. “Sebagian besar
negara di dunia juga belum terlalu jelas
regulasinya terkait crytocurrency, atau
teknologi blockchain. Apalagi regulasi
terkait fase berikutya dari inovasi di i nyoman adhiarna
blockchain yaitu NFT (non fungible
token),” kata Direktur Ekonomi Digital,
Kementerian Komunikasi dan Informasi I
Nyoman Adhiarna. Ke depan regulasi
Di Indonesia, aturan soal aset kripto tidak bisa lagi silo,
terbelah. Bank Indonesia, lewat aturan tapi harus terkoneksi
ebagaimana yang bisa dilihat di system pembayaran yang diterbitkan
kehidupan nyata, regulasi sering pada 2020 melarang penggunaan virtual dalam jaringan. Tidak
tertinggal dari praktik bisnis yang currency, termasuk cryptocurrency, bisa berbasiskan
Sberkembang di industri manapun dalam semua transaksi pembayaran.
termasuk jasa keuangan. Belakangan, Sementara itu, Kementerian Perdagangan pada kementerian
ketika inovasi praktik digital sangat lewat atruan tahun 2018 membolehkan lembaga yang
marak di industri keuangan, kondisi itu perdagangan aset kripto dalam kategori
makin mudah terlihat. komiditas berjangka. membuat, tapi harus
Langkah regulator untuk mengatur Di China yang relatif lebih cepat semua yang terkait,
dan bahkan mengantisipasi risiko dari mengaplikasikan praktik teknologi
sebuah perkembangan bisnis, seperti baru, cryptocurrency bahkan dilarang. harus kerja sama
yang diharapkan publik, sepertinya Alih­alih menggunakan istilah token membuat regulasi
selalu tertinggal dari gerakan para untuk me­refer NFT, China memilih
pelaku. Kenyataan itu seringkali istilah ‘digital collectible’. Bahkan di komprehensif
membuka peluang bagi para inovator Negara Tirai Bambu ini, pasar sekunder
bisnis untuk melakukan tindakan dari NFT dilarang. “Pelarang itu tentu
yang menguntungkan diri sendiri dan untuk menghindari jual beli di tahap
merugikan masyarakat. berikutnya, di pasar sekunder,” Jelas
Ketiadaan aturan memang telah Adhiarna.
dimanfaatkan betul oleh pengelola bisnis Di Jepang juga mirip. Saat ini tidak
berbasis teknologi untuk mengelabui, ada undang­undang di Jepang yang
menipu, bahkan mencuri dari nasabah. secara langsung mengatur NFT. Sangat
Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan mungkin bahwa NFT termasuk dalam

www.stabilitas.id Edisi No.185 / Tahun 2022 25