Page 26 - Stabilitas Edisi 185 Tahun 2022

LAPORAN UTAMA

definisi “sekuritas” berdasarkan Undang- Inggris berencana mengatur pasar
Undang Instrumen Keuangan dan Efek aset kripto, dengan fokus pada jenis
di Jepang. Selain itu juga tidak ada token yang tumbuh cepat yang dikenal
status jelas dari NFT pada sisi hak cipta, sebagai stablecoin. Menteri Keuangan
semuanya akan ditentukan berdasarkan Inggris Rishi Sunak juga dikabarkan
perjanjian antara si pengakuisisi dan akan membuat pengumuman dalam
pemegang hak. beberapa waktu ke depan tentang aturan
Pertanyaan tentang legalitas baru untuk kripto. Dalam laporan itu
cryptocurrency di India, juga masih disebutkan, rencana regulasi kripto ini
belum terjawab. Keberadaannya hanya cenderung menguntungkan industri, serta
bisa didekati dengan undang­undang memberikan payung hukum untuk sektor
yang berkaitan dengan valuta asing dan yang saat ini sebagian besarnya masih
pencucian uang di semua transaksi mata belum memiliki regulasi.
uang virtual. Tetapi tetap tidak akan jelas
untuk menyatakan bahwa transaksi NFT aturan Komprehensif
juga akan tunduk pada undang­undang Di Indonesia, pelaku bisnis dan
ini. pemilik mulai mendapatkan angin,
Pemerintah India telah mengusulkan ketika mata uang kripto yang dalam
undang­undang baru untuk mengatur peredarannya sudah memiliki beragam
cryptocurrency. Pemangku kepentingan jenis itu, mulai dibolehkan masuk sektor
dan para ahli mengantisipasi bahwa formal dengan dibolehkannya digunakan
undang­undang ini juga akan berperan sebagai aset atau alat investasi. Hal itu
iman Sugema dalam membersihkan praktik­praktik sontak membuat peredarannya mencuat
merugikan di sekitar NFT di India. dan pamornya makin menguat terutama
Di negara Asia lainnya, Taiwan, didorong oleh penggunaan media sosial
Transaksi aset kondisinya serupa. Di sana masih belum yang marak.
Kondisi itu jelas merupakan tanda
ada peraturan yang secara khusus
kripto masih menangani kenaikan dan perkembangan dari perlunya kehadiran regulasi, tidak
bersifat perjudian cryptocurrency termasuk transaksi NFT. hanya berasal dari satu kementerian
Bahkan regulator tampaknya tidak
tetapi peraturan antar lembaga yang
massal. Saya kira mengungkapkan pandangan resmi komprehensif. Menurut ekonom senior
perlu mendapatkan tentang tren ini. Platform mata uang Indef Iman Sugema, regulasi yang lebih
virtual tampaknya diatur oleh Undang-
ketat perlu dikeluarkan agar aset kripto
pengaturan yang undang Anti Pencucian Uang dan yang tidak menjadi operasi penipuan. “Sayang
jauh lebih ketat diaturnya adalah perusahaannya yang sekali kalau keunggulan teknologi ini
hanya digunakan untuk spekulasi dan
dikategorikan lembaga keuangan.
dibandingkan dengan Di Filipina, transaksi NFT dengan penipuan,” ungkap Iman.
yang sekarang ini kita karakteristik hanya digunakan sebagai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Iman menjelaskan bahwa regulasi
game token, artinya tidak memiliki
lakukan, yaitu aturan kegunaan di luar ekosistem game online, Komoditi (Bappebti) dan lembaga lainnya
yang akomodatif. tidak dimasukkan dari definisi virtual aset saat ini bersifat akomodatif. Aturan yang
yang diatur oleh bank sentral Filipina. ada pun belum bersifat penataan.
Singapura sedikit lebih progresif dan Padahal perdagangan aset kripto,
regulator telah membolehkan transaksi lanjut Iman, perlu menggunakan
kripto. Namun demikian, perusahaan peraturan bersifat penataan agar tidak
layanan kripto di sana tidak boleh mengganggu sistem perekonomian ke
mempromosikan layanan mereka kepada depannya. Apalagi transaksi aset kripto
masyarakat umum. masih bersifat perjudian massal. “Saya
Regulator Inggris yang semula kira perlu mendapatkan pengaturan yang
belum mengatur dan cenderung ketat jauh lebih ketat dibandingkan dengan
soal aset kripto ini dikabarkan mulai yang sekarang ini kita lakukan, yaitu
melunak. Mengutip CNBC, pemerintah aturan yang akomodatif,” ungkap Iman.

26 Edisi No.185 / Tahun 2022 www.stabilitas.id