Page 43 - Stabilitas Edisi 205 Tahun 2024
P. 43

ehadiran layanan keuangan
                 berbasis teknologi digital
                 awalnya memang ditujukan
          Kuntuk menggaet nasabah
          personal yang biasanya memang tidak
          terjangkau sistem perbankan. Tidak
          mengherankan, karenanya, istilah yang
          dipakai adalah peer to peer lending.
          Namun kini praktik pembiayaan yang
          makin berkembang itu mulai akan naik
          kelas ketika otoritas menyiapkan sebuah
          aturan baru.
            Sebagai sebuah fasilitas pinjaman
          individual memang besaran jumlah dana
          yang disediakan menjadi isu utama, ia
          harus dibatasi agar tidak menimbulkan
          risiko besar. Oleh karena itu berdasarkan
          ketentuan sejak layanan pinjaman
          online merebak jumlah dana yang boleh
          disalurkan per individu dibatasi hingga
          Rp2 miliar. Hal itu berlaku hingga kini.     Limit pendanaan sektor produktif
            Kini Otoritas Jasa Keuangan                sebesar Rp 2 miliar saat ini membatasi
          sedang menyiapkan regulasi yang
          bisa me-leverage praktik pinjaman            penyelenggara P2P lending. Tantangan
          online tersebut. “Salah satu substansi       lainnya yang dihadapi pendanaan produktif
          pengaturan yang mengalami perubahan
          adalah batas atas pendanaan produktif        yakni proses bisnis yang lebih kompleks
          yang saat ini dapat dilakukan sampai         dibandingkan konsumtif, serta kondisi
          dengan Rp2 miliar,” ujar Agusman,            ekonomi yang masih fluktuatif.
          Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga
          Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
          Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga          Entjik S. Djafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan
          Jasa Keuangan Lainnya OJK, April lalu.       Indonesia (AFPI)
            Meski akan mengalami kenaikan
          batas pinjaman, namn OJK tidak    atas pendanaan yang saat ini Rp 2 miliar.   Pada pertengahan 2023, kenaikan
          serta merta membebaskan semua     Entjik menambahkan selama ini AFPI   batas pendanaan fintech lending sempat
          pemain bisa menggunakan fasilitas itu.   mengadvokasi untuk menaikkan batas   diwacanakan mencapai lebih dari
          Menurut Agusman, kenaikan batas atas   atas pendanaan tersebut mencapai Rp10   Rp10 miliar. Namun sebelumnya, OJK
          tersebut hanya akan blerlaku untuk   miliar dengan berdasarkan pada kondisi   menyatakan belum ada keputusan pasti
          penyelenggara P2P lending (fintech   fundamental kebutuhan pasar.    terkait batas pendanaan menjadi Rp10
          lending) yang memiliki tingkat wan   Menurutnya, limit pendanaan sektor   miliar ke sektor produktif. Otoritas
          prestasi (TWP) 90 maksimal 5 persen   produktif sebesar Rp 2 miliar saat ini   hingga kini masih menjadikan hal itu
          dalam kurun waktu 6 (enam) bulan   membatasi penyelenggara P2P lending   sebagai kajian.
          terakhir. Selain itu perusahaan tersebut   untuk memperbesar pinjamannya. Hal   Namun yang menjadi dasar
          tidak sedang dalam pengenaan sanksi   in juga membatasi penyelenggara untuk   keinginan dan harapan dari regulator
          pembatasan kegiatan usaha dari OJK.  membantu pelaku usaha menengah   adalah agar pemain fintech lending dapat
            Tentu saja rencana ini mendapatkan   untuk memperbesar skala bisnisnya.    lebih banyak menyalurkan pendanaan
          sambutan antusias dari pelaku     “Tantangan lainnya yang dihadapi   ke sektor produktif secara merata, bukan
          bisnis. Ketua Umum Asosiasi Fintech   pendanaan produktif yakni proses bisnis   hanya berpusat di wilayah Jawa.
          Pendanaan Indonesia (AFPI) Entjik S.   yang lebih kompleks dibandingkan   Dalam mendukung penyaluran
          Djafar mengatakan pihaknya menyambut   konsumtif, serta kondisi ekonomi yang   pembiayaan produktif, OJK juga
          baik rencana OJK untuk menaikkan batas   masih fluktuatif,” kata Entjik.   sebelumnya mengatur batas maksimum


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 205 / 2024 / Th.XVIII  43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48