Page 20 - Stabilitas Edisi 210 Tahun 2025
P. 20
melaksanakan kebijakan moneter kebawah. Tercatat ada 10 kebijakan yang
yang dibutuhkan, jika memang nanti berpengaruh ke daya beli masyarakat
ada kondisi darurat. Pasalnya saat ini tahun depan, mulai dari PPN 12 persen,
anggaran moneter BI makin menipis Tapera, sampai rencana kenaikan Iuran
karena harus memenuhi permintaan BPJS Kesehatan.
dari pemerintah yang ingin tetap agresif Ditambah lagi dengan kondisi
di pasar uang tahun depan dengan konsumsi rumah tangga yang melemah,
menerbitkan surat utang. bahkan tumbuh dibawah angka 5 persen,
“Dalam jangka pendek (kebijakan sehingga Bhima menilai ekonomi
penyerapan surat utang Negara) memang domestik tidak mampu lagi menjaga
akan menjaga stabilitas rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi. Akibatnya
struktur utang pemerintah, namun dia proyeksi pertumbuhan ekonomi di
bisa mengandung risiko yang lebih besar. kuartal pertama 2025 akan berkisar 4,7-
Antara lain makin terbatasnya operasi 4,95 persen.
moneter BI. Dan ini makin meningkatkan “Fiskal, fiskal, dan fiskal jadi
risiko dan kerentanan di sistem keuangan tantangan terberat ekonomi
Indonesia,” jelas Awalil Rizky, ekonom Indonesia di 2025. Semua bergantung
dari Bright Institute. pemerintah, apakah mau jaga daya
Ya, Bank Indonesia, hingga akhir beli, ekonomi tumbuh diatas 5 persen
2024, memiliki sekitar 25 persen dari atau mengorbankan daya beli demi
obligasi negara yang beredar, naik pelaksanaan program pemerintah,” tukas
dari hanya 5 persen sebelum pandemi, Bhima.
Awalil Rizky, didorong oleh aturan burden sharing Dia menyarankan seluruh regulator
Ekonom dari Bright Institute yang terbit untuk mengantisipasi dampak memikirkan solusi cerdas untuk
pandemi 2020. Bank sentral secara menghindari perekonomian nasional dari
Dalam jangka rutin membeli utang pemerintah untuk keterpurukan. Beberapa yang diajukan
adalah, pertama membatalkan tarif dan
menekan imbal hasil di pasar sekaligus
pendek (kebijakan mendorong pertumbuhan. pungutan yang mengancam daya beli
Bahkan pada 2025, BI sepakat dengan
penyerapan surat Kementerian Keuangan untuk membeli masyarakat. “Bahkan tarif PPN sebaiknya
diturunkan menjadi 8-9 persen untuk
utang Negara) obligasi tambahan senilai Rp150 triliun menstimulus daya beli masyarakat, ujar
memang akan rupiah di pasar sekunder sebagai bagian Bhima.
Kedua, memperkuat insentif dan
dari operasi moneternya. Sebelumnya
menjaga stabilitas Bank Indonesia telah membeli obligasi revitalisasi industri manufaktur guna
rupiah, menjaga negara senilai Rp461 triliun tahun 2024, cegah deindustrialisasi sehingga serapan
tenaga kerja formalnya membaik. Ketiga,
sehingga total kepemilikannya mencapai
struktur utang rekor tertinggi sebesar Rp1.557 triliun, memperkuat jaring pengaman sosial ke
pemerintah, menurut data Bloomberg. kelas menengah melalui pendapatan
universal (universal basic income).
Sementara itu, ekonom Celios, Bhima
namun dia bisa Yudhistira mengatakan bahwa tahun Keempat, mendorong operasi moneter
mengandung risiko depan ekonomi akan menghadapi kondisi non suku bunga. “Misalnya memperluas
LTV untuk pengajuan kredit komponen
yang sangat menantang. “Ekonomi
yang lebih besar. akan menghadapi apa yang dinamakan energi surya atau mikro hidro. Bisa juga
Antara lain makin perfect storm. Ekspor dan investasi lewat perubahan kebijakan RIM untuk
terbatasnya operasi bakal terdampak perang dagang yang segmen UMKM,” tambah Bhima
Terakhir, dari sisi stabilitas
meluas, bukan cuma AS-China tapi juga
moneter BI. AS-Kanada, dan negara lain,” tukas dia, kurs, otoritas harus memperbesar
kepada Stabilitas. devisa hasil ekspor yang bisa masuk
Masalah makin berat ketika perfect ke sistem perbankan domestik dan
storm juga diakibatkan oleh kebijakan perkuat kerjasama local currency
fiskal pemerintah yang agresif menyasar settlement (LCT) dengan negara
masyarakat berpenghasilan menengah mitra dagang non AS
20 Edisi 210 / 2025 / Th.XIX www.stabilitas.id
