Page 84 - Stabilitas Edisi 187 Tahun 2022

BUMN INSIGHT

Bantuan dana
yang ditujukan Sebabnya, berapa pun PNM diberikan keputusan. Kalau terlambat, potensi
untuk investasi tanpa diimbangi dengan manajemen yang bisnisnya hilang,” tegasnya.
bagi perusahaan kompeten, dan kemudian diintervensi Awal tahun ini ketika dividen yang
negara secara politik, maka BUMN itu akan macet diberikan BUMN mencapai Rp29,5
terutama yang lagi. “Jadi harus bebas invervensi politik, triliun meningkat meski di tengah krisis,
bergerak dalam manajemen yang kompeten, lalu bisnisnya Kementerian sesumbar bahwa hal itu
pembangunan harus jelas, baru dilakukan restrukturisasi. akan membuat kebergantungan mereka
infrastruktur Apakah utang, modal, atau manajemen pada dana Negara akan terus berkurang.
di saat publik yang direstrukturisasi. Tetapi totally Dikatakan Pahala N MAnsyuri, Wakil
kesusahan dinilai approach, bukan utang saja yang dilihat, Menteri BUMN I, pada 2022 ini pihaknya
atau modalnya saja, atau manajemennya
diharapkan bisa memberikan dividen
bukan hal yang saja,” imbuhnya. sebesar Rp36 triliun. Sementara pada
bijak. Lebih lanjut Tanri menilai, dalam 2023, dividen BUMN diharapkan mencapai
merestrukturisasi utang BUMN yang Rp43 triliun dan akan terus meningkat
tinggi saat ini harus dilihat per klaster. hingga Rp56 triliun pada akhir 2024.
Pembentukan holding bertujuan untuk Pahala menilai peningkatan kinerja
mendukung satu sama lain. Namun BUMN tak hanya berdampak pada
menurutnya, harus dipercepat proses kontribusi terhadap negara, melainkan
restrukturisasinya, sebab setiap kluster juga mampu mendorong kemandirian
ada peluang untuk dikembangkan melalui BUMN dalam bentuk pengurangan
restrukturisasi sehingga solvable. “Karena Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada
saya lihat utang luar negeri BUMN terus BUMN.
meningkat. Ini harus cepat diselamatkan. Pemberian suntikan negara tercatat
Proses holding dan klasterisasi BUMN terus menurun setiap tahun. Pada 2021,
sejauh ini sudah benar, namun terlalu PMN tercatat sebesar Rp 68 triliun dan
lamban, masih ada unsur birokrasi. Harus diproyeksikan turun menjadi Rp 55 triliun
ada timing tidak tepat dalam mengambil pada 2022 dan Rp 56 triliun pada 2023.

84 Edisi 187 / 2022 / Th.XV www.stabilitas.id