Page 83 - Stabilitas Edisi 187 Tahun 2022
P. 83

erusahaan negara   pandemi kepada masyarakat
                 memang memiliki    belum benar-benar usai dan
                 tempat tersendiri   kebutuhan untuk memitigasi
          Pdalam struktur           risiko itu masih diperlukan,
          ekonomi Indonesia. Ekspektasi   Kementerian BUMN yang
          sebagai penggerak ekonomi   pucuk pimpinannya adalah
          selalu dilekatkan kepada   ketua Satgas Penanggulangan
          perusahaan-perusahaan di   Dampak Covid-19 malah
          bawah Kementerian Badan   mendahulukan perusahaan.
          Usaha Milik Negara itu. Di sisi   Hal itu diungkapkan oleh
          lain, perusahaan pelat merah   pemerhati kebijakan publik
          juga punya keistimewaan   dari Narasi Institute Achmad
          untuk mendapat bantuan    Nur Hidayar. Menurut dia,
          dana dari kantong pemerintah   masyarakat Indonesia masih
          lewat kas Negara jika memang   membutuhkan bantuan
          dibutuhkan.               yang sifatnya bantuan
            Nah, tampaknya di tengah   sosial untuk memperkuat   Achmad Nur Hidayat,
          kondisi ekonomi sulit karena   daya beli dan kebijakan   Pemerhati kebijakan publik dari Narasi Institute
          pandemi ini, keistimewaan   untuk menstabilitkan
          itu sering dimanfaatkan oleh   harga. “Ini malah APBN-
          Kementerian. Baru-baru ini,   nya mau digunakan untuk
          Menteri BUMN Erick Thohir   ekspansi BUMN yang sifatnya
          mengajukan Penyertaan Modal   investasi jangka panjang. Ini   Ini malah APBN-nya   luar, sehingga tidak selalu
          Negara (PMN) sebesar Rp73,26   namanya tidak match dengan   mau digunakan     bergantung pada pemerintah,”
          triliun kepada 10 perusahaan   kepentingan nasional jangka                    tegasnya pria yang
          yang akan diberikan tahun   pendek. Sebaiknya pemerintah   untuk ekspansi     menginisiasi reformasi BUMN
          depan.                    hati-hati dalam memutuskan                          saat kementerian itu dibentuk
            Hal itu tentu menarik   pemberian PNM,” kata dia.   BUMN yang               dua setengah dekade lalu.
          perhatian berbagai kalangan.   Menurut dia, bantuan   sifatnya  investasi        Menurut Tanri,
          Bukan hanya karena tahun   pendanaan yang ditujukan                           keberhasilan penambahan
          lalu hal serupa juga sudah   untuk investasi bagi   jangka panjang.           modal ini sangat bergantung
          dilakukan ketika beberapa   perusahaan negara terutama                        pada perusahaan BUMN
          BUMN mendapatkan dana     yang bergerak dalam       Ini namanya tidak         yang mendapat PMN, jika
          negara demi menegakkan    pembangunan infrastruktur di   match dengan         memiliki prospek bagus maka
          kembali kinerjanya yang   saat publik kesusahan adalah                        berpotensi menyelamatkannya
          goyang karena pandemi     bukan hal yang bijak.     kepentingan               bahkan bisa memberikan
          dan juga karena penugasan    Sementara itu mantan   nasional jangka           dividen, namun sebaliknya
          menangkal dampak krisis   Menteri BUMN Tanri Abeng                            jika prospek buruk maka PMN
          pada sektor riil.         mengatakan bahwa langkah   pendek. Sebaiknya        tidak memberi manfaat.
            Dalam rapat dengan      PMN seharusnya dimulai dulu                            Maka dari itu, semua BUMN
          DPR awal Juni, Kementerian   dengan evaluasi menyeluruh   pemerintah hati-hati   harus dikelola oleh manajemen
          mengajukan PM) sebesar    apakah bisnisnya itu      dalam memutuskan          yang kompeten. “Amanah
          Rp73,26 triliun kepada 10   meyakinkan atau tidak. Dan                        sudah ada itu, AKHLAK. Jangan
          perusahaan BUMN pada 2023.   jalan kelaurnya tidak melulu   pemberian PNM.    sampai orang-orang yang
          Nilai tersebut terdiri dari PMN   dengan penyertaan modal                     ditempatkan di BUMN itu yang
          tunai sebesar Rp 69,82 triliun   negara. ”Kalau bisnisnya ok,                 punya kepentingan politik.
          dan PMN non tunai sebesar Rp   maka bisa dicarikan partner.                   Kinilah saatnya BUMN itu
          3,44 triliun.             Jangan seolah-olah BUMN                             dikelola oleh orang-orang yang
            Beberapa kalangan       itu segalanya bisa dikerjakan                       profesional, paham akan bisnis
          menyebut permintaan ini   sendiri. Dengan partner                             BUMN. Ini kuncinya,” pungkas
          kurang tepat terutama dari sisi   bisa dibuatkan konsesi                      mantan Komisaris Utama
          momentum. Di saat ancaman   untuk mencari dana dari                           Pertamina itu.


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 187 / 2022 / Th.XV  83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88